Kamis, 18/10/2018 06:30 WIB
Banjarbaru - Pulau Kalimantan, pulau kedua terbesar di Indonesia, yang tersohor dengan sebutan "Borneo". Bila menyebut Kalimantan, maka terlintas dipikiran adalah tambang.
Eksplorasi Perut Bumi Borneo, memang tidak dapat dipungkiri selalu berkaitan dengan sektor pertambangan, mulai dari Batubara (Mas Hitam) yang sudah di ekspor ke Penjuru Dunia hingga Gas dan Minyak Bumi menjadi daya tarik.
Borneo, baru pada era tahun 80 an, Pulau Borneo menjadi wilayah pengembangan baru sektor pertanian untuk komoditas perkebunan. Tahun 1990, Pemerintah perna berangan dan melakukan pembukaan lahan gambut satu juta hektare yang direncanakan menjadi sumber produksi pangan nasional.
Namun kesalahan manajemen dan krisis moneter membuat proyek raksasa ini gagal, hasil verifikasi terakhir dari lahan satu juta hektare, hanya 10 persen yang dapat di optimalkan sebagai lahan pertanian, proyek ini menjadi cerita yang tidak dapat dibaca lagi.
Sindir Nurul Ghufron, MAKI Minta Bantuan Mutasi PNS di Papua
Potensi Swasembada Padi, Kementan Dorong Bulungan Terapkan Prinsip Bisnis
Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan
Sektor Pertanian, memang sangat krusial dan sering menjadi bulan-bulanan dari dinamika pembangunan, kemajuan zaman dan tingkat populasi penduduk di muka bumi, sangat mempengaruhi sektor yang sering diabaikan, tidak terlepas Indonesia sebagai Negeri Agraris yang sudah dikenal diseantero dunia jauh sebelum era "Revolusi Industri" Benua Eropa bahkan masih pada abad Pertengahan.
Indonesia dengan jumlah Penduduk 250 juta lebih, peringkat ke-4 dunia, menjadi daya tarik bagi negara-negara maju untuk pengembangan market, khususnya komoditas pangan.
Indonesia sejak tahun 1990, sudah menjadi pelanggan impor berbagai komoditas pangan strategis, bukan hanya beras dan jagung, komoditas hortikultura seperti buah dan sayuran bahkan cabai dan bawang pun kita impor.
Sungguh miris memang, impor seakan kewajjban harus dilakukan Negara yang mendapat julukan Negeri "Gema Ripa Loh Jinawi", anehnya Masyarakat seakan terbuai dengan kecukupan komoditas pangan walau itu Impor, ada apa?
Era Reformasi, turunnya Rejim Orde Baru yang menetapkan "Stablitas" PolEkSosbud sebagai Panglima, hingga lebih dari 15 Tahun pergantian kekuasaan dari era Sentralistik ke Desentralisasi namun tetap tidak mampu merubah ketergantungan impor komoditas pangan.
Lima belas tahun reformasi, tidak membawa perubahan signifikan, komponen impor komoditas pangan semakin bertambah, rumah tangga miskin yang mayoritas petani dan nelayan juga bertambah.
Tahun 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terpilih memimpin Negeri, dengan Visi dan Misi Kerja-Kerja-Kerja, Membangun dari Ujung Negeri untuk Kedaulatan Negara, serta menghadirkan Pemerintah disetiap Persoalan Anak Bangsa, perlahan namun pasti.
Sektor Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mulai menggeliat. Beberapa komoditas yang dulunya langganan impor berbalik menjadi ekspor. Pria Bone, Sulawesi itu semakin optimis, 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, apalagi setelah dibukanya lahan rawa dan lebak
Indonesia memiliki beragam topografi dan klimatologi lahan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi lahan rawa di Indonesia sangat luas yakni mencapai 34,1 juta hektare.
Lahan rawa ini tersebar di 18 provinsi dan 300 kabupaten. Dari total luas tersebut, potensi untuk pengembangan pertanian seluas 21,82 juta hektare atau 64 persen.
Sementara di Kalimantan Selatan yang berada di lokasi peringatan HPS ke 38, pagi ini Kamis (18/10) sendiri lahan rawa yang dikembangkan menjadi lahan padi produktif seluas 4.000 hektare. Sebanyak 750 ribu di antaranya sudah ditanami padi, bahkan sudah dipanen.
Amran percaya jika lahan rawa itu dimanfaatkan, maka paceklik setiap tahun dapat teratasi. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.
Keyword : Kementan HPS lahan rawa Kalimantan Selatan