Senin, 08/10/2018 22:56 WIB
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang mengkaji kebijakan khusus bagi Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa Bumi dan tsunami.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, ada kemungkinan pemerintah menerapkan kebijakan khusus seperti halnya dulu Aceh pasca tsunami 2004 silam.
“Nanti ada, sama seperti di Aceh. Di Aceh itu kan kebijakannya dikeluarkan oleh Balitbang atau Menteri (Mendikbud, red),” ujar Hamid di Jakarta pada Senin (8/10).
Seperti diketahui, hingga hari ini, sudah sekitar 2.300 sekolah yang rusak akibat gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Akibat kerusakan tersebut, ujian nasional yang sedianya digelar April 2019 nanti diperkirakan bakal tertunda.
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan KEMDIKBUDRISTEK, Abdul Kahar Soal Isu KIP-K
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Harus Mampu Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar
Karena itu, jika normalisasi belum kunjung usai hingga April nanti, Hamid mengatakan pemerintah akan menunda ujian nasional di Palu dan Donggala, sampai sekolah-sekolah yang terdampak bencana menyatakan diri telah siap.
“Di Aceh kan sama, ketika mereka tidak bisa belajar dan tidak siap, mereka tidak ikut (UN),” jelas Hamid.
Kebijakan khusus juga berlaku bagi siswa yang berasal dari daerah terdampak bencana, yang mengungsi (eksodus) ke luar Sulawesi Tengah.
Hamid menjelaskan, mereka yang saat ini untuk sementara bersekolah di provinsi tetangga, bisa tetap mengikuti ujian nasional, dengan menggunakan data pokok pendidikan (dapodik) dari sekolah yang mereka tumpangi.
“Mereka yang eksodus keluar, kami minta dinas pendidikan provinsi setempat untuk memfasilitasi. Kalau di kelas akhir, masukkan dapodik, dan daftarkan dari sekolah yang ditumpangi,” tandasnya.
Keyword : Pendidikan Ujian Nasional Palu Donggala Kemdikbud