Senin, 01/10/2018 22:23 WIB
Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, keputusan pemerintah menerima bantuan asing untuk daerah terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) tak memerlukan status bencana nasional.
Menurut Enny, bantuan kemanusiaan untuk Sulteng saat ini sudah bersifat mendesak. Sementara di saat bersamaan pemerintah tidak mungkin memenuhi kebutuhan di lapangan, tanpa bantuan dari luar.
“Baik ditetapkan maupun tidak (bencana nasional, red), dengan dampak seperti ini, tidak ada masalah ada bantuan asing masuk,” kata Enny saat dihubungi Jurnas.com pada Jumat (1/10).
Enny juga tak habis pikir ada pihak-pihak yang menyuarakan penolakan terhadap bantuan asing. Padahal, lanjut Enny, selagi untuk bantuan kemanusiaan semestinya tidak ada penolakan, mengingat jumlah korban tewas sudah mencapai 844 orang.
Antisipasi Perang Iran-Israel, Ekonom Indef: Fokus pada Daya Tahan Masyarakat
Isu Susu: Antara Kebutuhan Gizi dan Pentingnya Keamanan Pangan
2024, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah Lima Persen
“Saya tidak mengerti ada yang menolak. Selama untuk kemanusiaan, mestinya tidak perlu ada penolakan selagi tidak ada prasyarat apapun,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka keran bantuan internasional untuk korban gempa Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Senin (1/10) petang.
Beberapa bantuan yang dibutuhkan dari asing yakni alat angkut udara, tenda dan water treatement, dan bantuan media, berupa fasilitas rumah sakit, tenaga kesehatan, juga alat pengasapan.
Keyword : Palu Donggala Bantuan Asing INDEF