Kamis, 13/09/2018 09:15 WIB
Jakarta - Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, jumlah orang yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka sudah mencapai angka yang berlum pernah terjadi sebelumnya di Suriah tahun ini.
Pada laporan setebal 24 halaman itu, Komisi PBB Independen Internasional untuk Penyelidikan Suriah menggarisbawahi situasi kemunduran Hak Asasi Manusia (HAM) di Suriah pada Januari hingga Juni.
"Peperangan yang intens terjadi di Aleppo, sebelah utara Homs, Damaskus, Rif Damaskus, Dara, dan Idlib," tulis laporan tersebut, menekankan bahwa pihak-pihak di lapangan gagal melindungi masyarakat sipil.
Pentagon Sebut AS Keliru Membunuh Warga Sipil dalam Serangan Suriah Tahun 2023
Pengadilan Turki Menghukum Warga Suriah atas Pemboman Istanbul
Menteri Luar Negeri Iran Resmikan Situs Baru untuk Layanan Konsuler di Damaskus
"Tidak adanya pihak dalam konflik ini yang mau melakukan kewajiban mereka terhadap warga sipil yang harus pindah karena operasi militer yang mereka lakukan adalah hal yang tidak bisa dimaafkan," ujar Ketua Komisi Paulo Pinheiro.
"Kebanyakan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, termasuk serangan sembarangan, dengan sengaja menyerang objek yang dilindungi, menggunakan senjata terlarang, penjarahan dan/atau pemindahan paksa, termasuk oleh kelompok bersenjata,” sambung laporan tersebut.
"Warga Suriah yang terusir ini menghadapi kesulitan dan tantangan yang nyata untuk penghidupan mereka, termasuk kurangnya akses pada makanan, air, obat-obatan, fasilitas sanitasi dasar, dan akomodasi yang layak," tambah laporan itu.
Laporan yang dibuat oleh komisi yang beranggotakan tiga orang ini lebih jauh memperingatkan skenario serupa yang mengancam Idlib, "bila upaya untuk mencapai kesepakatan gagal".
Sekedera diketahui, menurut Komisi, laporan tersebut akan dibacakan pada sesi ke-39 Dewan HAM PBB di Jenewa pada 17 September.