Sebagian Besar Negara Menentang Kebijakan Anti Iran AS

Selasa, 11/09/2018 13:57 WIB

Tehran - Kepala Dewan Strategi Politik Luar Negeri Iran, Kamal Kharrazi mengatakan, sebagian besar negara di dunia menentang kebijakan anti-Iran yang tunggangi Amerika Serikat (AS).

Demikian disampaikan pada pertemuan kebijakan luar negeri Iran yang diadakan di Beijing International Studies University Senin malam (10/9). Menurutnya, AS mengikuti "nafsunya" melalui kekuatan, penindasan dan ancaman.

"Tekanan AS ditujukan untuk mengubah rezim Iran. Iran tidak akan mengadakan negosiasi dengan AS kecuali itu berhenti mengancam dan menindas pemerintah Iran dan rakyat," ungkap Kharrazi.

"Kami yakin, Iran mampu menghadapi ancaman ini dengan bantuan dari negara-negara sahabat," tambahnya.

Mereka berpura-pura bahwa Iran, China, Rusia dan juga negara-negara Eropa mengancam Amerika Serikat, percaya kegiatan politik dan militer negara-negara lain dan pengaruh regional mereka seharusnya tidak menghalangi hegemoni AS di dunia.

"Kebijakan Iran adalah untuk mendekati negara-negara lain terutama Rusia, Cina, India dan Eropa terhadap kebijakan AS," katanya dilansir dari IRNA, Selasa (11/9).

Kharrazi juga menyinggung kesepakatan nuklir Iran yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) sebagai masalah penting dalam kebijakan luar negeri Iran dan dalam urusan politik, sosial dan ekonomi negara tersebut.

"Terlepas dari kenyataan bahwa pihak Barat belum berkomitmen pada kesepakatan itu, Iran sejauh ini telah mematuhi komitmennya di bawah JCPOA," tegas Kharrazi.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano dalam sebuah pernyataan pada Senin mengumumkan bahwa Iran telah memenuhi komitmennya di bawah JCPOA.

"Iran tetap komitmen di bawah Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Sangat penting bahwa Iran terus sepenuhnya melaksanakan komitmen tersebut," kata pernyataan itu.

AS tidak hanya meninggalkan kesepakatan Iran tetapi memaksa negara lain untuk bergabung dengan Gedung Putih menekan Iran dengan menjatuhkan sanksi tambahan, kata Kharrazi.

Setelah keluarnya Washington 8 Mei dari Kesepakatan Iran yang bersejarah, AS memberikan 90 hingga 180 hari kepada negara Eropa untuk membongkar kesepakatan nuklir sebelum diberlakukan kembali sanksi minyak terhadap Teheran pada 4 November.

Sanki AS mulai berlaku pada 9 Agustus. Trump juga akan mengembalikan sanksi nuklir AS ke Iran dan menerapkan "tingkat tertinggi" larangan ekonomi terhadap Republik Islam.

TERKINI

Rafael Marquez Gantikan Javier Aguirre di Timnas Meksiko Resmi Tukangi AC Milan, Ini Janji Ruben Amorim Mei 2026, Penjualan Eceran Turun Legislator Golkar: Siapa Pun yang Terlibat Korupsi Batu Bara Harus Dihukum