Kamis, 30/08/2018 21:43 WIB
Jakarta – Rencana redistribusi (mutasi) guru akibat penerapan sistem zonasi, dinilai sulit direalisasikan. Pasalnya, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, jumlah guru di Indonesia masih kurang.
“Tidak semudah apa yang ada di dalam pikiran, karena guru yang ada sekarang itu kurang. Apa yang mau diredistribusi? Konsep itu kalau di lapangan susah dilakukan,” kata Unifah saat dihubungi di Jakarta, pada Kamis (30/8).
Posisi pemerintah dalam rencana mutasi guru pun dalam pandangan Unifah kurang strategis. Sebab, selama ini guru berada di bawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing.
“Jadi selama guru tidak ditarik ke pusat, maka tidak terlampau banyak yang bisa dilakukan kementerian,” terangnya.
Dunia Alami Krisis Guru, Ini Saran PGRI ke Pemerintah
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
Sindir Nurul Ghufron, MAKI Minta Bantuan Mutasi PNS di Papua
Dalam kesempatan tersebut, Unifah sekaligus menyinggung soal rencana pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru honorer dan umum.
Dia berharap, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Komjen Syafruddin yang baru dilantik pertengahan Agustus lalu, memprioritaskan guru yang sudah lama mengabdi.
“Soal K2 kami tetap minta agar diproritaskan, guru honorer yang sudah lama mengabdi diprioritaskan,” tandasnya.