Pemerintah Dukung PKPU Larangan Eks Koruptor Maju Caleg

Jum'at, 06/07/2018 11:51 WIB

Jakarta - Pemerintah mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan eks koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa KPU memang memiliki kemandirian dalam membuat PKPU. Sehingga, tidak masalah jika KPU menghendaki untuk melarang mantan napi koruptor menjadi Caleg.

Menurutnya, larangan eks koruptor maju Caleg sebagai bentuk komitmen seluruh partai politik untuk mengusung para kader terbaiknya pada Pemilu 2019 nanti.

"Jadi, kalau ada pakta integritas. Kalau saya pengalaman jadi sekjen partai tidak ada yang mantan-mantan napi itu dicalonkan. Nggak ada. Inikan hanya mengingatkan kembali," tegas Tjahjo, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/7).

Tjahjo menegaskan, jika ada pihak-pihak yang tak sepakat dengan ketentuan tersebut silakan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

"Dimana ada mekanisme hukum yang diberikan negara untuk menggugat PKPU," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

TERKINI

Jelang Puncak Haji, Kemenhaj Ingatkan Bahaya Haji Ilegal dan Cuaca Ekstrem Tahun 2025, Tingkat Kecelakaan ASDP 0,220 Persen Gema Waisak, Menag Sebut Pindapata Ajarkan Kesederhanaan dan Kebijaksanaan Menikah di Bulan Zulkaidah? Ini Pandangan Islam hingga Klarifikasi Mitosnya