Sabtu, 23/06/2018 11:01 WIB
Jakarta – Promotor musik asal Yogyakarta, Anas Syahrul Alimi mendesak Presiden Joko Widodo merevisi peraturan daerah (Perda) yang tidak mendukung Nawacita, termasuk pajak tontonan yang dinilai masih sangat besar.
"Pak Jokowi yang terhormat, mohon memberikan perhatiannya juga agar perda pajak tontonan atau proporasi di setiap daerah yang berbeda-beda itu supaya bisa direvisi," kata Anas.
Hal itu dikemukakan menyusul diturunkannya tarif PPh final bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen. Jokowi mengatakan penurunan tarif pajak itu diharapkan bisa mengembangkan usaha para pelaku UMKM serta dapat mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Namun kata Anas, kebijakan serupa harusnya diberlakukan juga pada pungutan pajak tontonan di daerah.
Anas mengungkapkan, saat ini besarannya di beberapa daerah terkait pajak tontonan masih ada yang mencapai 35 persen. Padahal dengan semakin maraknya kegiatan konser di daerah, hal ini bisa memberikan efek positif buat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan potensi di daerah.
JK Laporkan Rismon Terkait Tudingan Ijazah Jokowi
Dewas KPK Panggil Jaksa yang Tak Hadirkan Bobby Nasution di Sidang
KPK Panggil Ipar Jokowi, Billy Beras Terkait Korupsi DJKA
"Sebagai pelaku industri kreatif, kami tentunya sangat berharap perda-perda yang tidak mendukung semangat Nawacita agar segera di review Pak. Salam hormat," kata CEO dari Rajawali Indonesia Communication ini.
Bila ada peburunan pajak tontonan di daerah, Anas mengatakan, sangat yakin akan semakin banyak kegiatan konser di berbagai pelosok negeri. Dengan bergeliatnya penyelenggaraan konser. "Maka akan mampu memberikan dampak positif buat stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya
"Jika perda pajak tontonan itu diturunkan, tentunya akan memberikan efek domino yang positif buat pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga Pak Jokowi bisa mempertimbangkannya," kata Anas.
Keyword : pajak tontonan Jokowi