Politikus Golkar: RUU KUHP Memperkuat KPK

Selasa, 12/06/2018 11:59 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu khawatir soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP dinilai untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.

Anggota MKD DPR RI Ahmad Zacky Siradj mengatakan, pasal pengaturan KPK dalam RUU KUHP bukanlah untuk melemahkan institusi KPK, melainkan untuk memperkuat lembaga adhock tersebut.

“Karena kita mengadopsi atau memasukkan Undang-Undang KPK itu sendiri dalam RUU KUHP yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan  menegaskan kewenangan dari KPK," kata Zacky.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dalam KUHP perlu ada aturan-aturan atau payung hukum bagi KPK, sehingga payung hukum itu dapat memperkuat status dan kewenangan KPK.

“KPK tidak perlu khawatir, karena hal itu tidak akan mengurangi kewenangannya,” tegasnya.

Terkait pasal tentang penghinaan terhadap Presiden, Zacky mengatakan, kritik terhadap Presiden seharusnya lebih terhadap kinerjanya, bukan kepada pribadinya.

“Begitu juga kritik kepada  lembaga-lembaga negara lainnya, kalau kita ingin mengkritik lebih kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut,” ucapnya.

TERKINI

Tingkatkan Mutu Pendidikan, PGRI Dorong Guru Adaptif Hadapi Perubahan Komisi X DPR Akan Bawa Aspirasi Dosen PPPK ke Kemdiktisaintek Legislator PKS: Pidato Presiden Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Kemendikdasmen Luncurkan Program SMK 3+1, Ini Bedanya dari SMK Reguler