Rabu, 06/06/2018 06:30 WIB
Doha - Menteri luar negeri Qatar menepis laporan ancaman tindakan militer oleh Arab Saudi atas rencana Doha untuk mendatangkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Ia mengatakan keputusan Qatar untuk membeli senjata adalah hak negara yang "berdaulat".
Ancaman dari Negeri Petro Dollar itu, kata Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, melanggar hukum internasional dan semua norma internasional.
"Pembelian peralatan militer adalah keputusan berdaulat yang tidak ada hubungannya dengan negara," kata Al Thani kepada Al Jazeera.
Pada Jumat pekan lalu, Harian Prancis Le Monde menyatakan, Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron, Raja Saudi Salman menyatakan "keprihatinan mendalamnya" dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha untuk penjualan sistem senjata anti-pesawat canggih.
Anggota DPR Apresiasi Pelaksanaan Screening Kesehatan Jemaah Haji
Komisi VIII DPR Lepas Jemaah Haji Kloter 15 Embarkasi Donohudan
Putin Dukung Rencana Penyelesaian Konflik oleh Tingkok di Ukraina
Raja Saudi, yang meminta Perancis meningkatkan tekanannya pada Qatar, mengatakan dia khawatir tentang konsekuensi dari akuisisi Doha terhadap sistem rudal permukaan-ke-udara bergerak, yang katanya mengancam kepentingan keamanan Saudi.
"(Dalam situasi seperti itu), Kerajaan akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan sistem pertahanan ini, termasuk tindakan militer," kata Raja Salman seperti dikutip dalam surat itu.
"Sangat disayangkan bahwa mereka melihat ini sebagai destabilisasi karena Qatar tidak mewakili ancaman terhadap Saudi," sambungnya.
Untuk diketahui, Selasa kemarin menandai satu tahun sejak Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar, memicu krisis diplomatik terbesar di Teluk dalam beberapa tahun.
Keyword : Arab Saudi Qatar Rusia S-400