Selasa, 05/06/2018 14:01 WIB
Jakarta - Komisi VII DPR RI mempertanyakan transparasi dan kejelasan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Karena selama ini sebagai mitra kerja, Komisi VII DPR RI tidak pernah dilibatkan dalam penyalurannya.
“Ini kan contoh yang tidak baik. Semua tahu bahwa Komisi VII adalah mitra kerjanya SKK Migas. Bila ada interkoneksi antara Anggota DPR dengan lingkup mitra kerjanya, tentu ini pertanda tidak baik antara kemitraan DPR,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat memimpin rapat antara Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
Keyword : Warta DPR Komisi VII DPR Herman Khaeron