DPR akan Kawal Serbuan TKA

Rabu, 23/05/2018 16:30 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari China diberbagai daerah, dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu.

“Saya terima dan akan saya pelajari masukan mereka sebagai aspirasi, termasuk untuk mempertajam usulan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) TKA,” ungkap Fadli, saat berdialog dengan Ratna Sarumpaet yang juga dikenal sebagai aktivis dan aktris di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Di sela-sela diskusi, Fadli mengatakan isu TKA bukanlah isu politis semata. Ia juga meminta seluruh komponen masyarakat ikut aktif mengawali serbuan TKA ilegal yang diduga telah membanjiri lapangan kerja dalam negeri. Ia juga mengimbau masyarakat turut melaporkan, jika menemukan hal serupa kepada para wakil rakyatnya.

Sebelumnya, Ratna menyampaikan laporan adanya serbuan TKA ilegal dalam jumlah besar di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.  Berdasarkan pengamatan lapangan dari warga sekitar, Ratna mengatakan, setiap hari banyak TKA yang berdatangan dan telah membuat resah masyarakat setempat.

Tak hanya itu, sebelumnya Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida  pun menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan.

Ratna mengatakan, TKA tersebut bekerja di sejumlah proyek investasi yang memang berasal dari negaranya. Karenanya, masyarkat berharap pemerintah bersikap tegas untuk segera memulangkan para TKA unskilled.

“Paling tidak Pemerintah memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tim Pora untuk melakukan pengawasan ekstra dan segera memulangkan TKA yang bermasalah. Sekarang perhatian kita semua tersedot oleh kasus terorisme, sementara diam-tiam TKA berdatangan ke berbagai wilayah,” imbuh Ratna.

TERKINI

Bunyi Piagam Jakarta Sebelum Diubah Menjadi Pancasila Keselamatan Transportasi Bayangi Daerah 3T, Pemerintah Diminta Bertindak Legislator PDIP: Tiket Pesawat Mahal Hambat Pariwisata dan Ekonomi Rakyat JCBC ke-17, Indonesia dan Malaysia Bahas Penguatan Ekonomi-Perlindungan WNI