PBB Desak Myanmar Ungkap Kekerasan Rohingya

Jum'at, 11/05/2018 07:55 WIB

Jakarta - Setelah utusan Dewan Keamanan PBB berkunjung ke Bangladesh dan Myanmar, maka mendesak Pemerintahan Myanmar segera melakukan penyelidikan terbuka atas tuduhan kekerasan terhadap sebagian besar warga Rohingnya di Rakhine. Tak hanya itu, segera membuka pintu bagi penyaluran bantuan ke negara bagian itu.

Beberapa negara termasuk Inggris dan  Amerika Serikat mengecam tindakan kekerasan itu. Mereka anggap sebagai pembersihan suku kecil Rohingya. Namun Myanmar membantah melakukan pembersihan suku.

Hasil pengakuan dari Pengungsi yang menyelamatkan diri dari Myanmar, melaporkan banyak pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran. Namun Myanmar menganggapnya, operasi yang dilancarkan di Rakhine merupakan tindakan sah dalam menanggapi serangan-serangan yang dialami pasukan keamanan oleh kalangan pemberontak Rohingya.

"Setelah mempertimbangkan kepentingan, maka  dilakukan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mendesak pemerintah Myanmar menghormati aturan hukum dan memaksa para pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan tindakannya. Juga kekerasan seksual,  pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak," tegas pernyataan PBB dilansir Reuters.

PBB memaparkan, pengungsi terguncang dengan skala krisis kemanusiaan yang masih mengkhawatirkan keadaan saat ini. Tercatat ada kerusakan luas di desa-desa di Rakhine. Kemudian mendesak Myanmar untuk menyelesaikan kesepakatan dengan badan urusan pengungsi PBB, UNHCR.

TERKINI

Tumbuhkan Ekonomi, MBG Harus Mampu Jadi Platform Pangan Terintegrasi Dosen dan Taruna Pelayaran RI Berpeluang Studi dan Riset ke Panama Suami Bupati Pekalongan Bungkam Usai Diperiksa KPK Kuartal I, Penerimaan Sektor Digital Capai Rp4,48 Triliun