Rabu, 11/04/2018 06:33 WIB
Polewali - Pemerintah Polewali Mandar (Polman) dinilai abai terhadap terhadap keselamatan dan perhatian terhadap Pemadam Kebakaran (Damkar).
Dari kondisi kendaraan yang tidak layak pakai, jaminan kesehatan, upah hingga perlengkapan keamanan belum memenuhi standar keselamatan. Padahal Damkar memiliki berpengaruh besar terhadap keselamatan jiwa.
DPR AS akan Sampaikan Pemakzulan Menteri Dalam Negeri Mayorka ke Senat pada 10 April
Baleg DPR Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat
DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
"Kami meminta pemerintah agar memberikan perhatian penuh kepada layanan tersebut. Baik dari keselamatan, jaminan kesehatan hingga upah yang sesuai. Sebab taruhannyanya nyawa bisa melayang kapan pun," sambugnya.
Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo meminta kepada seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat kesejahteraan petugas Damkar di wilahnya masing-masing.
Ia mengatakan, Mendagri punya kewenangan dalam mengevaluasi setiap perencanaan anggaran yang dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Damkar seperti diketahui memiliki peranan penting, sehingga harus mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah setempat.
"Tugas mulia pemadam kebakaran ini saya kira harus mendapatkan perhatian yang layak, baik yang menyangkut BPJS, Kartu Pintar, Kartu sehat. Saya kira Mendagri punya kewenangan untuk evaluasi perencanaan anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD," kata di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (1/3).
Keyword : Pemadam Kembaran Polewali Mandar Mendagri