Kamis, 05/04/2018 08:14 WIB
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) bersinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam progaram pengentasan kemiskinan.
Demikian disampaikan sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan), Syukur Iwantoro saat menerima kunjungan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damanik di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (4/4).
Pada pertemuan tersebut, Rizal mengungkapkan BKKBN memiliki program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang eksistensinya untuk mengejewantahkan Program Nawacita yakni pengentasan kemiskinan. Kehadiran Kampung KB di setiap provinsi untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi dan kesehatan keluarga.
"Kalau dua hal ini teratasi, maka kemiskinan dapat ditekan bahkan dituntaskan," demikian ungkapkan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, dalam kerangan tertulis, Kamis (5/4).
Belajar dari Tiongkok, Pemerintahan Prabowo Percepat Pengentasan Kemiskinan
Menko PM: Hampir Setahun, Sekolah Rakyat Harapan Penanggulangan Kemiskinan
Menko Muhaimin: 1,36 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Telah Naik Kelas
Karena itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara Kementan dengan BKKBN karena Program Kampung KB diprioritaskan untuk desa yang padat penduduk dan mayoritas miskin. Masyarakat desa tentunya sebagian besar berprofesi petani.
"Jadi, dengan bantuan Kementan misalnya bibit tanaman pepaya, unggas, dan komoditas lainnya, Kampung KB bersama perguruan tinggi akan mendampingi masyarakat agar budidaya berhasil dan mengolahnya untuk menghasilkan pangan bernilai gizi tinggi," tegasnya."Kami memang sedang fokus mengentaskan keluarga miskin dan gizi buruk. Kami butuh data keluarga miskin. Kementan nanti akan berikan semua bantuan untuk menunjang program Kampung KB dalam tingkatkan gizi keluarga dan pendapatan keluarga," sebutnya.
Dalam program pengentasan kemiskinan, Kementan akan fokus terlebih dahulu di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten). Pasalnya, penduduk di daerah ini sangat padat dan penduduk miskinnya masih banyak di daerah pelosoknya. Setelah itu akan masuk ke Pulau Sulawesi, Sumatera dan seluruh Indonesia Timur.
"Ini harus segera kita kongkretkan. Untuk itu segera mungkin kita bikin MoU antara Mentan dengan Kepala BKKBN," tuturnya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut pun menilai sinergi Kementan dengan BKKBN sangat penting. Karena, program ketahanan pangan membutuhkan data jumlah masyarakat gizi buruk.
"Saat ini kami sedang membangun program ketahanan pangan di Gorontalo. Tujuannya agar masyarakat terpenuhi pasokan pangan dan gizi. Sinergi Kementan-BKKBN nanti sangat membantu juga sukseskan program 1.000 desa keluarga gizi buruk. Ini harus kita laksanakan secepatnya," kata Agung
Keyword : Kementan BKKBN Syukur Iwantoro Kemiskinan