Minggu, 11/03/2018 20:29 WIB
Jakarta – Wacana calon tunggal dalam kontestasi Pilpres 2019 diduga ada suap atau mahar politik. Sebab, tidak ada makan siang gratis dalam sebuah politik.
Demikian disampaikan Pengamat Anggaran dari Politik dari Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi dalam sebuah diskusi bertajuk "Pilpres 2019 Terganjal Calon Tunggal?", Jakarta, Minggu (11/3).
Menurutnya, adanya keinginan pihak tertetu untuk menggolkan calon presiden (capres) tunggal dalam Pilpres 2019 sangat rentan dengan politik suap atau dagang sapi.
Ucok mencurigai, para pimpinan partai yang mendukung capres tunggal mendapat mahar politik alias suap dari pihak yang berkepentingan. "Tidak ada dukungan gratis, Dalam deal politik pasti ada kepentingan, kalau tidak uang ya jabatan," kata Ucok.
Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya
Jokowi soal Putusan Gugatan Pilpres 2024: Itu Wilayahnya MK
MK: Presiden Harusnya Membatasi Tampil dengan Capres Tertentu
Apalagi, kata Ucok, masing-masing partai mengusulkan Cawapres untuk mendampingi Jokowi yang diperkirakan jadi capres tunggal dengan kalkulasi politik saat ini.
"Yang jelas, kalau jabatan (cawapres) terbatas, hanya satu. Jadi, saya curiga mereka dapat uang,” tegasnya.
Sebab, lanjut Ucok, tidak ada dukungan gratis terhadap capres. Oleh karena itu, capres tuggal harus ditolak masyarakat. "Semakin banyak capres, semakin demokratis," terangnya.
Diketahui, capres tunggal memugkinkan karena UU No. 7 tahun 2017 pasal 222 berbunyi: “Partai politik yang dapat mencalonkan capres/cawapres hanya merupakan parpol peserta pemilu sebelumnya”. Artinya, partai-partai baru tidak bisa ajukan calon.
Keyword : Pilpres 2019 Capres tunggal Presiden Jokowi