Era Theresa May, "Penjualan" Senjata ke Saudi Membengkak

Rabu, 07/03/2018 07:02 WIB

Jakarta - Sejak Theresa May menjadi Perdana Menteri, jumlah lisensi terbuka untuk senjata ke Arab Saudi melejit. Demikian menurut data pemerintah yang dianalisis oleh Sky News.

Antara Juli 2016 dan September 2017, 50 lisensi terbuka telah dikeluarkan, dibandingkan dengan 32 yang dikeluarkan dalam 15 bulan sebelum May memasuki Downing Street. Izin ini meningkat 56 persen.

Lisensi penjualan senjata terbuka disebut sangat rahasia "rahasia". Demikian kata kelompok kampanye, karena mereka mengizinkan sejumlah item yang belum dibuka dikirim ke negara lain selama lima tahun.

Tidak jelas siap pengguna akhir barang militer ini, nilai lisensi tidak dapat diberikan sampai akhir periode lima tahun, dan juru kampanye mengklaim tidak ada kewajiban bagi Pemerintah untuk mempublikasikan hasilnya setelahnya.

Lonjakan dalam transaksi yang dilakukan melalui lisensi terbuka bertepatan dengan penurunan penggunaan lisensi standar, di mana nilai penjualan diketahui sejak awal. Lisensi harus dikeluarkan agar Inggris memasok senjata ke negara asing.

Meski penjualan senjata yang dilaporkan di bawah May kurang dari pendahulunya David Cameron, namun ternyata tidak. Bahkan diprediksi akan meningkan secara signifikan karena nilai penjualan melalui lisensi terbuka selama masa jabatan perdana menteri bersifat rahasia.

Analisis dari Campaign Against Arms Trade (CAAT), menemukan 257 item diperdagangkan pada 2016,  meningkat 175 persen menjadi 707 dalam sembilan bulan pertama tahun 2017.

Andrew Smith, dari Campaign Against Arms Trade, mengatakan, "Dengan mempersenjatai dan mendukung rezim Saudi, Pemerintah Inggris terlibat dalam penyalahgunaan orang-orang Saudi dan kekejaman mengerikan yang terjadi di Yaman."

"Ketika Pemerintah menggunakan lisensi terbuka, ini membuat industri rahasia bahkan kurang transparan. Kami tidak tahu berapa banyak senjata yang dijual secara rahasia, atau berapa banyak uang yang benar-benar dikeluarkan," katanya

"Kenyataan bahwa lisensi ini semakin umum jelas merupakan penyebab keprihatinan. Tidak mungkin pemerintah membela hak asasi manusia dan demokrasi bersamaan dengan mempromosikan penjualan senjata ke pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kediktatoran," sambugnya.

TERKINI

Diteror Benda Mirip Granat, Kuasa Hukum Ahli Waris Lapor Polisi Apakah Sholat Safar Harus di Masjid? Lima Doa Setelah Melaksanakan Sholat Safar Laga Meksiko vs Inggris Terancam Ditunda akibat Badai