Selasa, 20/02/2018 17:36 WIB
Jakarta - Proses kaderisasi partai politik dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal itu mengemuka seiring banyaknya calon kepala daerah baik di tingkat provinsi, kota atau kabupaten yang bukan berasal dari kader internal alias kader `cabutan`.
"Proses kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan baik. Lihat saja para calon Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang banyak dihiasi ‘kader cabutan’ dan ujuk-ujuk jadi calon pemimpin," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2018).
Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara Perkara Korupsi
KPK Geledah Rumah Pengusaha di Pacitan Terkait Korupsi Bupati Ponorogo
Ini Sejarah Lahirnya KPK sebagai Garda Terdepan Antirasuah
Empat kepala daerah itu yakni, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; serta Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Sedangkan calon yang berasal dari unsur selain penyelenggara negara menerima bantuan dana dari para pengusaha dengan janji akan mengembalikannya dalam bentuk mempermudah proyek atau perizinan terhadap pengusaha jika nantinya terpilih. Keyword : Kasus Korupsi KPK Kader Parpol