Senin, 05/02/2018 15:22 WIB
Jakarta - Komisioner Tinggi Komnas Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Zeid Ra`ad Al Hussein mempertanyakan pertumbuhkan ekonomi Myanmar di tengah konflik di wilayah tersebut.
Zeid menerangkan ekonomian Myanmar tumbuh menjadi 7,5 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 6,5 persen. "Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Asia Tenggara," kata Zeid
Zeid menyayangkan minimnya perhatian para pengambil kebijakan di level Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan internasional atas kekejaman yang berlaku di Myanmar.
"Tampaknya mereka lebih memperhatikan soal ledakan ekonomi," jelas Zeid.
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
Sebagai respon atas protes internasional, kata Zeid, solusi utama Myanmar adalah memusatkan perhatian pada rencana pengembangan sosio-ekonomi di Rakhine.
Padahal peraturan dan diskriminasi yang telah dilembagakan terhadap etnis minoritas seharusnya lebih menjadi prioritas. Lebih jauh Zeid menerangkan bahwa situasi kekerasan di Rakhine adalah titik puncak dari diksriminasi yang sudah berjalan lima tahun.
"Myanmar secara progresif menolak status kewarganegaraan, hukum, akta kelahiran, akses pendidikan, kesehatan, dan lahan pertanian bagi etnis Rohingya," jelas Zeid.
Zeid juga menyampaikan Myanmar secara drastis mengurangi pekerjaan warga Rohingya di hampir segala bidang. (aa)