KPK Buka Posko Lapor Harta untuk Calon Kepala Daerah

Senin, 08/01/2018 20:40 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada 20 posko yang disediakan di markas lembaga antikorupsi untuk calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak 2018.

"LHKPN kita buka 20 posko sampai pelaporan untuk calon-calon," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1/2017).

Hingga saat ini, kata Febri, sudah 360 calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN. KPK berharap para calon menyampaikan  informasi yang benar terkait pelaporan tersebut.

Berkas LHKPN diketahui menjadi salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Syarat melaporkan LHKPN bagi para calon kepala daerah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin K.
‎
"Harapannya ini akan jadi dasar melihat dan memantau kekayaan yang wajar dari kepala daerah," terang Febri.‎‎

TERKINI

Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru Kejagung Bakal Sita Aset Sandra Dewi Jika Terima Uang Korupsi Timah KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli KPK Sita Rp48,5 Miliar Terkait Suap Bupati Labuhanbatu