Jenderal Gatot Dilarang Buat Keputusan Strategis dan Mutasi Perwira Tinggi

Selasa, 05/12/2017 10:14 WIB

Jakarta - Diakhir pergantian Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis termasuk mutasi para perwira tinggi TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, karena sudah ada surat resmi dari Presiden Jokowi tentang pemberhentian Panglima TNI, maka sebaiknya Jenderal Gatot mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.

"Dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya," kata TB Hasanuddin, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (5/12).

Sebaiknya, lanjut TB Hasanuddin, kebijakan mutasi para perwira tinggi di jajaran TNI dilakukan oleh Panglima TNI yang baru.

"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan secara langsung surat pergantian Panglima TNI kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menegaskan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu nama terkait calon Panglima TNI, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya menerima Mensesneg Prof Praktikno, yang menyampaikan surat dari presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI yang baru," kata Fadli.

TERKINI

Hari Raya Budha, Mantan Pemimpin Myanmar Dapat Remisi Komisi VIII Desak Pemerintah Gelar Razia Nasional Daycare Ilegal Polisi Hentikan Perkara Haksono Santoso, Ini Penjelasan Kuasa Hukum KPK Dalami Pengondisian Outsourcing oleh PT RNB di Pekalongan