Jenderal Gatot Dilarang Buat Keputusan Strategis dan Mutasi Perwira Tinggi

Selasa, 05/12/2017 10:14 WIB

Jakarta - Diakhir pergantian Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis termasuk mutasi para perwira tinggi TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, karena sudah ada surat resmi dari Presiden Jokowi tentang pemberhentian Panglima TNI, maka sebaiknya Jenderal Gatot mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.

"Dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya," kata TB Hasanuddin, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (5/12).

Sebaiknya, lanjut TB Hasanuddin, kebijakan mutasi para perwira tinggi di jajaran TNI dilakukan oleh Panglima TNI yang baru.

"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan secara langsung surat pergantian Panglima TNI kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menegaskan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu nama terkait calon Panglima TNI, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya menerima Mensesneg Prof Praktikno, yang menyampaikan surat dari presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI yang baru," kata Fadli.

TERKINI

Masih Seksi di Usia 61 Tahun, Demi Moore Dipuji Putrinya Rumer Wilis Perselisihan Hukum antara Jamie Spears dan Britney Spears Terus Berlanjut Presiden Joe Biden Beri Penghargaan Bergengsi untuk Michelle Yeoh Jewel Tampilkan Karya Seni dalam Balutan Gaun Perak Iris van Herpen