Kebohongan Flynn Soal Rusia, Trump Terancam Dimakzulkan?

Sabtu, 02/12/2017 05:01 WIB

Jakarta -  Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Michael Flynn menyatakan siap bersaksi bahwa dirinya telah diperintah Donald Trump untuk melakukan kontak dengan Rusia sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat.

Flynn juga mengaku telah berbohong  kepada Biro Investigasi Federal (FBI) soal kontak yang dilakukannya itu dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

Sementara itu, jaksa mengatakan bahwa Flynn telah berkonsultasi dengan seorang pejabat senior pada tim peralihan kepresidenan Donald Trump sebelum ia berkomunikasi dengan duta besar tersebut.

Flynn pada Jumat muncul dalam persidangan di pusat kota Washington. Ia menjadi anggota pertama pemerintahan Trump yang menyatakan bersalah melakukan kejahatan, yang terungkap dari penyidikan oleh kantor penasihat khusus AS soal dugaan upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS pada 2016.

Flynn, yang merupakan mantan jenderal Angkatan Darat dan anggota tim kampanye Trump, mengakui bahwa ia memberikan sejumlah keterangan palsu kepada FBI soal percakapannya dengan Duta Besar Kilsyak sebelum Trump menjabat sebagai presiden.

Jika laporan itu benar, Trump berada di posisi yang tidak nyaman setelah ia membantah ada persekongkolan antara tim kampanyenya dan Moskow. Dan Dia  diancam hukuman penjara hingga lima tahun

Atas insiden itu, saham dan nilai tukar dolar AS menurun secara tajam setelah laporan ABC News tersebut. Indeks S&P jatuh 1,2 persen sementara dolar turun 0,4 persen.

Keputusan Flynn untuk bekerja sama dalam penyidikan yang dipimpin Penasihat Khusus Robert Mueller menandai perkembangan besar dalam penyelidikan, yang telah membayang-bayangi pemerintahan Trump sejak presiden asal Partai Republik itu mulai menjabat. Gedung Putih mengatakan bahwa pengakuan bersalah yang disampaikan Flynn pada Jumat itu hanya melibatkan Flynn sendiri.

Jika terbukti bahwa Trump memerintahkan Flynn untuk berbohong kepada FBI soal kontak yang dilakukannya dengan pejabat-pejabat Rusia, tindakan itu akan dianggap sebagai kejahatan. Namun, sejumlah pakar hukum tidak sepakat soal apakah presiden yang sedang berkuasa itu bisa dikenai dakwaan.

Banyak pihak mengatakan bahwa satu-satunya hukuman yang jelas bisa diterapkan kepada seorang presiden yang melakukan tindakan hukum adalah pemakzulan oleh Kongres. Menurut UUD AS, pemakzulan memerlukan suara dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan dua-pertiga suara dukungan di Senat. (Reuters/Ant)

 

TERKINI

Kemdikdasmen Dorong Pemberdayaan Perempuan Tingkatkan Literasi Nasional Cara Daftar Penjaringan Data Guru Belum Bersertifikat Pendidik 2026 TKA SD Hari Kedua di Bantul Lancar, Diikuti 12.663 Peserta Kemdikdasmen Resmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Provinsi Sultra