Rabu, 29/11/2017 22:58 WIB
Jakarta - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap tegas untuk menangkap pejabat - pejabat aktif yang terlibat dalam Mega korupsi e- KTP.
Menurutnya jika KPK sudah berani menangkap Pimpinan DPR, maka tentunya Agus Rahardjo CS juga harus berani menangkap pejabat - pejabat aktif yang lain.
"Saya melihat begini, KPK sudah memulai hal dengan Setnov. Jadi kalau KPK membedakan kepada koruptor yang lain ya rakyat akan tahu kalo kpk bermain- bermain kasus," ujar Adhi di Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur ini mendesak agar KPK harus berani mengusut keterlibatan sejumlah pejabat aktif semisal Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.
KPK Periksa Anggota DPRD Bengkulu Bambang Hermanto
KPK Dapat Tambahan Rp774,31 Miliar, Anggaran 2027 Jadi Rp2,22 Triliun
KPK Sita Rp1,5 Miliar Hasil Potongan Insentif di Bappenda Kabupaten Bogor
"Harusnya kalo satu diperlakukan begitu kan semua juga harus diperlakukan seperti itu. Kalau tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Novanto maka ya masyarakat akan lebih yakin memang ada agenda politik," tegasnya.
Senada dengan Adhi, Presidium Persatuan Pergerakan Andriyanto juga setuju dengan hal tersebut.
Pasalnya KPK kalau tidak berani mengusut maka rakyat akan menilai bahwa KPK bermain kasus dan efek jera tak akan bisa terwujud.
"Mau Ganjar, mau Yasonna atau Mantan Mendagri (Gamawan Fauzi), harus berani mengusut tuntas. Jangan hanya OTT kecil saja. Kalau gak ya tidak akan jera," geram.
Tidak hanya itu, Politisi PDI- P yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menegaskan tidak mentoleril keterilibatan kader partainya bila memang ikut dalam Mega Korupsi e-KTP. Sekalipun, itu Yasonna Laoly.
"Kita juga tidak ingin mentolerir atau tindakan yang dilakukan anggota dewan pada periode lalu. Kalau memang semuanya terbukti kita mendukung pemberantasan itu," tegasnya.
Keyword : KPK setya novanto korupsi e ktp