Kamis, 23/11/2017 10:02 WIB
Washington - Administrasi Trump akhirnya mengakui tindakan brutal Myanmar terhadap minoritas etnis Rohingya adalah pembersihan etnis. Pengakuan itu dikabarkan akan memmudahkan menjatuhkan sanksi terhadap komandan militer negara tersebut dan mengintensifkan tekanan pada pemimpin sipilnya, Aung San Suu Kyi.
Sekretaris Negara Rex W. Tillerson, yang mengunjungi Myanmar pekan lalu, mengatakan, "Kekejaman yang menghebohkan oleh militer Myanmar, pasukan keamanan dan warga memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh."
"Setelah dengan hati-hati menganalisis fakta tersebut, jelas bahwa situasi di negara bagian Rakhine bagian utara merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya," kata Tillerson dilansir New York Time, Kamis (23/11)
Amerika Serikat kemungkinan akan menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin militer Myanmar yang terlibat keras tersebut. Meski sebagian administrasi terus mengesampingkan sanksi terhadap pemerintah Myanmar karena bahwa hal itu dapat membahayakan transisi demokrasi negara tersebut setelah beberapa dasawarsa menjalani pemerintahan militer yang represif.
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
Tillerson juga berhenti secara eksplisit menyerukan penyelidikan internasional atas kekejaman, yang mengecewakan beberapa pendukung hak asasi manusia, meskipun ia memang meminta "penyelidikan independen yang kredibel".
Perundang-undangan di Kongres mengharuskan Amerika Serikat memotong semua ikatan dengan militer. Anggota parlemen memuji pernyataanTillerson, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa itu terlambat.
"Kami tidak bisa membiarkan pembantaian lain terjadi saat dunia berdiri dan berjaga-jaga," kata seorang anggota Partai Republik Arizona yang merupakan ketua Komite Angkatan Bersenjata, John McCain.
"Amerika Serikat memiliki kewajiban moral melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah kekejaman massal dan menjelaskan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pembersihan etnis di Burma bahwa tindakan mereka tidak akan dapat ditolerir."
Pengumuman, Tillerson juga disambut di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang lebih dulu menggambarkan kekejaman anti-Rohingya sebagai pembersihan etnis lebih dari dua bulan yang lalu.
Keyword : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB