Ditangkap KPK, Bupati Nganjuk Punya Harta Puluhan Miliar
Rabu, 25/10/2017 20:46 WIB
Jakarta - Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman diketahui memiliki harta kekayaan Rp 21.431.634.907. Jumlah tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.
Harta tersebut diketahui dari laman acch.kpk.go.id yang diakses pada Rabu (25/10/2017) malam. Jumlah tersebut merupakan harta yang dilaporkan Taufiq pada 6 Oktober 2014, atau setelah terpilih sebagai Bupati
Nganjuk periode 2013-2018 pada 6 Oktober 2014.
Dalam LHKPN yang dilaporkan ke
KPK, Taufiq tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi Rp 3.762.700.000. Alat transportasi itu terdiri berbagai jenis mulai yang terdiri dari 35 unit mobil dan 7 unit motor.
Untuk harta tak bergerak, Taufiq tercatat memiliki 70 bidang tanah dan bangunan dengan luas yang bervariasi senilai Rp 8.221.444.050. Tanah dan bangunan milik Taufiqurrahman sebagian besar tersebar di Jombang, yakni 64 bidang. Sisanya, satu bidang tanah dan bangunan milik Taufiqurrahman berada di
Nganjuk, dua bidang di Kediri, dua bidang Malang dan satu bidang lainnya di Surabaya.
Taufiqurrahman juga tercatat memiliki sejumlah usaha, yakni lima usaha pertambangan, satu unit mesin paving, satu unit tandem dan satu unit eksavator. Seluruh unit usaha Taufiqurrahman ini senilai Rp 5.752.500.000.
Taufiq juga tercatat memiliki giro dan setara kas senilai Rp 2.953.438.357. Meski demikian, Taufiq tercatat memiliki piutang sebesar Rp 443.127.500.
Harta yang dilaporkan pada 6 Oktober 2014 itu meningkat dibanding LHKPN sebelumnya dengan total harta Rp 20.210.101.164. Jumlah tersebut dilaporkan Taufiq pada 27 Agustus 2012.
Seperti diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menangkap sejumlah pihak dalam Oprasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan
Nganjuk pada Rabu (25/10/2017). Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati
Nganjuk, Taufiqurrahman. Penangkapan ini dilakukan tim Satgas
KPK lantaran para pihak yang diamankan itu diduga terlibat dalam tindak pidana suap.
TERKINI
Anggota DPR: Rencana Kenaikkan PPN 12 Persen Harus Pertimbangkan Ekonomi Global
Legislator Minta Pemerintah Pertimbangkan Usul Ombudsman Tunda Seleksi CASN
Pidato Hardiknas Terakhir, Nadiem Titip Merdeka Belajar
Apresiasi Dukungan Percepatan Pembangunan Desa, Kemendes PDTT Gelar CSR & PDB Awards 2024