Mendagri: Pancasila bukan Alat Politik

Selasa, 24/10/2017 16:41 WIB

Jakarta - Pemerintah tidak setuju atas pernyataan anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar ideologi Pancasila dan UUD 1945 terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, penerbitan Perppu tersebut bukan dalam rangka melanggar hukum, justru memberikan kesempatan kepada Ormas untuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengadilan.

"Kami tidak setuju tadi ada anggota dewan yang mengatakan Bapak Presiden Jokowi melanggar ideologi dan UUD 2945, justru Bapak Presiden Jokowi terdepan dalam menjaga ideologi bangsa Indonesia," kata Tjahjo, saat menyampaikan pidato dalam rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (24/10).

Kata Tjahjo, Perppu tentang Ormas tersebut merupakan penegasan pemerintah terhadap ideologi Indonesia dengan pemersatu bangsa. Menurutnya, pemerintah punya keyakinan bahwa pemerintah dan DPR mempunyai komitmen yang sama menjaga ideologi Pancasila

"Bahwa ideologi Pancasila merupakan sudah final. Pancasila itu bukan alat politik pemerintah, Pancasila bukan alat pemukul yang bertentangan dengan hal lain," tegasnya.

TERKINI

Libur HUT ke-81 RI, Naik Whoosh Rp8.800 dan Diskon hingga Rp200.000 Gempa NTT, Menhub Instruksikan Periksa Menyeluruh Fasilitas Transportasi Ketua DPR Minta Pendataan Korban Gempa NTT Dipercepat Kepala BNPB dan Menko PMK Bertolak ke NTT Pascagempa M7,7