Gerindra Nilai Perppu Ormas Langgar HAM

Selasa, 24/10/2017 14:28 WIB

Jakarta - Partai Gerindra secara tegas menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk dijadikan menjadi UU.

Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria mengatakan, Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi itu dianggap bertentangan dengan sistem demokrasi yang selama ini telah berjalan dengan baik di tanah air.

"Perppu ini dapat menghancurkan bangsa yang dicintai dan merusak demokrasi yang dibangun selama ini," tegas Riza, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam rapat Peripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10).

Riza menegaskan, Perpu tentang Ormas tersebut juga diyakini melanggar aturan hukum dan tidak sesuai dengan UUD 1945. "Perppu kami yakini tidak sesuai UUD 1945, langgar ketentuan dan aturan hukum serta HAM," tegasnya.

Riza melanjutkan, Perppu ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara hukum sebagai negara kekuasaan. Atas dasar itulah, kata Riza, Gerindra menolak Perppu tentang Ormas itu.

"Kami Fraksi Gerindra tegas bulat dan ridha Allah meyakini dan memutuskan menolak Perppu Ormas," tegasnya.

TERKINI

Jumat Pagi, Tiga Gunung Api di Malut dan NTT Meletus Anggaran Terbatas, Kementrans Fokus Transformasi Transmigrasi pada 2027 Wamentrans Apresiasi DPR Dukung Penguatan Anggaran Kementrans untuk 2027 7 Perbedaan Dolar AS dengan Mata Uang Dunia Lainnya