Sabtu, 30/09/2017 20:17 WIB
Jakarta - Pemerintah Irak memutus jaringan transportasi udara langsung ke wilayah otonom Kurdistan dengan dunia luar. Hal itu dilakukan setelah warga Kurdi memilih merdeka saat referendum kemerdekaan pada Jumat (29/9)
Langkah tersebut meningkatkan tekanan pada Kurdi Irak di tengah meningkatnya ketegangan regional menyusul pemungutan suara yang tidak mengikat namun sangat bertentangan.
Washington salah satu dari banyak negara yang tidak mengakui referendum sepihak tersebut. "Pemungutan suara dan hasilnya kurang legitimasi dan kami terus mendukung Irak yang bersatu, federal, demokratis dan makmur," kata Sekretaris Negara AS Rex Tillerson dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah pusat di Baghdad memerintahkan penghentian semua penerbangan asing ke dan dari daerah otonomi Kurdi dari pukul 18:00 (1500 GMT) pada Jumat (29/9). Akibatnya, sejumlah warga asing bergegas melakukan penerbangan ke luar ibukota Arbil dan kota terbesar kedua Sulaimaniyah sebelum larangan tersebut diberlakukan.
Pengadilan Turki Menghukum Warga Suriah atas Pemboman Istanbul
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Kepada AFP, Menteri transportasi Kurdi Irak Mawlud Bawa Murad mengatakan larangan tersebut akan berdampak negatif pada semua bisnis internasional di wilayah Kurdistan, di samping semua warga sipil, dari semua negara.
"Larangan itu akan berdampak negatif pada kehidupan kita sehari-hari. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan alternatif yang layak," kata Murad.
Arbil adalah pintu gerbang utama bagi pekerja bantuan kemanusiaan yang membantu rakyat Irak yang terkena dampak perang melawan kelompok negara Islam (IS). Sebelumnya Washington mengatakan, pihaknya bersedia memfasilitasi pembicaraan antara otoritas Kurdi Irak dan Baghdad untuk menenangkan ketegangan yang meningkat usai referendum
Tetangga Turki dan Iran juga sangat menentang pemungutan suara, karena takut akan mengobarkan aspirasi separatis dari populasi Kurdi mereka yang cukup besar. Ankara mengancam sejumlah tindakan termasuk menghalangi ekspor minyak dari sektor pengepakan melalui wilayah Turki.
Suku Kurdi, yang berbatasan dengan Turki, Iran dan Suriah menganggapap larangan penerbangan tersebut sebagai hukuman kolektif. Namun, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan, ini bukan hukuman tapi sebuah tindakan hukum yang akan dibatalkan jika otoritas transportasi dipindahkan ke Baghdad sesuai dengan konstitusi Irak, demikian AFP, Sabtu (30/9)
Keyword : Kurdi Irak Turki Mesir Amerika Serikat