Kaum Radikal Pakai Teks Keagamaan sebagai Legitimasi

Selasa, 19/09/2017 18:16 WIB

Jakarta - Sejumlah faktor menjadi penyebab lahirnya radikalisme. Teks keagamaan menjadi salah satu legitimasi yang dipakai kaum radikal untuk sebuah gerakan ekstrimisme.

"Kaum radikal seringkali menggunakan legitimasi teks, baik teks keagamaan maupun teks kultural sebagai penopang perlawanan dan legitimasi teologis sebuah gerakan ekstrimisme," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi), saat memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (19/9).

Selain itu, kata Romi, hal lainnya yang menjadi faktor penyebab lahirnya gerakan radikal adalah frustasi yang mendalam. Sebab, mereka tidak mampu mewujudkan cita-cita berdirinya Negara Islam Indonesia.

"Selanjutnya, adanya anggapan sistem khilafah yang diterapkan masa lalu adalah solusi tunggal mengatasi problematika saat ini. Padahal, anggapan itu sebenarnya keliru," terangnya.

Adapun penyebab lahirnya gerakan radikal dari faktor eksternal, menurut Romi, adalah persoalan ekonomi dan politik. Antara lain terkait kekuasaan depostik pemerintah yang dianggap menyeleweng dari nilai-nilai fundamental Islam.

"Kemudian, adanya negara-negara Islam yang gagal menjalankan idealistik Islam. Demikian pula dengan kondisi negara muslim di dunia yang mayoritas bermasalah dalam pencapaian kesejahteraan," tandasnya.

Menurut data Bank Dunia, lanjut Romi, negara muslim yang masuk dalam 50 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, sangatlah sedikit. Diantaranya adalah Qatar (posisi 3), UEA (20), Brunei Darussalam (25), Arab Saudi (32), Bahrain (34) dan Indonesia yang berada di posisi 115.

"Adapun faktor eksternal lain adalah pengaruh Barat yang mendominasi dunia. Antara lain liberalisme, sekulerisme dan kapitalisme," tegasnya.

TERKINI

Legislator PKS: Program Kemah Bela Negara Perkuat Semangat Kebangsaan Kisah Alumnus UGM Fasilitas UMKM Lokal Tembus Pasar China OpenAI Bakal Luncurkan ChatGPT Seri 5.6, Model AI Terkuat MPR dan MK Teken MOU Berfokus pada Penafsiran dan Pengamanan Konstitusi