KPK Minta Imigrasi Perpanjang Cegah Tersangka Eks Kepala BPPN

Selasa, 05/09/2017 22:10 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang masa pencegahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Permintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri Syafruddin ini dilakukan pada 31 Agustus 2017.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Syafruddin sebelumnya telah dicegah berpergian ke luar negeri enam bulan ke depan pasca-penetapan tersangka.

Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pencegahan dilakukan agar saat keterangannya dibutuhkan, Syafruddin tidak berada di luar negeri.

"Perpanjangan pencagahan untuk SAT mulai 31 Agustus 2017, selama enam bulan ke depan," ujar Febri, Selasa (5/9/2017).

Pada hari ini, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Syafruddin dan Pemilik PT Bukit Alam Surya, Artalyta Suryani alias Ayin. Syafruddin sedianya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemanggilan ini merupakan yang perdana bagi Syafruddin selaku tersangka.

Sementara Ayin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin.
Namun keduanya tak memenuhi panggilan pemeriksaan. Menurut Febri, Syafruddin meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu 13 September 2017.

"SAT rencana diperiksa namun dia kirimkan surat belum bisa penuhi pemeriksaan. Dia mengirimkan permintaaan dijadwal ulang 13 September," ujar Febri.

Meski demikian, kata Febri, penyidik KPK masih mempertimbangkan waktu pemeriksaan Syafruddin selaku tersangka. Hal yang sama juga berlaku untuk pemanggilan ulang Ayin. "Tentu akan kami pertimbangkan lebih lanjut kapan pemeriksaan terhadap tersangka akan dilakukan," tutur Febri.

TERKINI

NRC Sebut Gencatan Senjata Lebanon `Momen Harapan` bagi Warga Sipil Fellowship Tanoto Foundation Cohort Dibuka, Ini Kriteria dan Jadwalnya PGRI Desak Pemerintah Buka CPNS Guru dan Setop Skema PPPK Myanmar Beri Amnesti untuk 4.335 Tahanan, Termasuk Suu Kyi