Jelang Pensiun, Uang Dugaan Suap Dirjen Hubla Disita

Kamis, 24/08/2017 14:45 WIB

Jakarta -Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan bernama Tonny Budiono, lembaga rasuah itu menyita sejumlah uang dari hasil  Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta yang dilakukan pada Rabu (23/8/2017).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan uang dugaan suap yang diamankan terdiri dari mata uang rupiah, Dollar Amerika Serikat, Dollar Singapura dan mata uang asing lain. Namun mengenai jumlahnya, Febri belum bisa memastikan karena sedang proses perhitungan.

Sejumlah orang termasuk TB ikut ditangkap  setelah melakukan transaksi suap terkait ijon proyek infrastruktur di bawah kewenangan Ditjen Hubla. "Ada sejumlah uang yang kita amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya," kata Febri melalui pesan singkat, Kamis (24/8/2017).

Disinggung hal ini, Febri tak membantah terdapat penyelenggara negara yang turut ditangkap dalam OTT tersebut. Namun, Febri belum mau merincinya. "Ada penyelenggara negara yang kita amankan," tutur dia.

Menurut Febri, pihaknya saat ini masih memeriksa intensif para pihak yang ditangkap. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. "Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai KUHAP ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status," tandas Febri.

Kasus suap di Kemenhub di bawah Dirjen Perhubungan  Laut tidak kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Oktober 2016 dua anak buahnya pernah ditangkap tangan oleh Polda Metro Jaya dengan dugaan menerima suap dari pengusaha yang mengurus perizinan.

Tonny Budiono, pria kelahiran Perkalongan, Jawa Tengah 13 Juli 1958 ini pada saat kejadian itu sudah mendapuk posisi sebagai Dirjen Perhubungan laut tahun 2016. Namun di jelang pensiun atau usia sekarang 59, Tonny ditangkap tangan KPK.

TERKINI

Studi: Urine Manusia Berpotensi Jadi Pupuk Hemat Energi, Ini Cara Kerjanya Lestari Moerdijat: Dukung Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Wisuda ITS, Mentrans Kenang Pengabdian Abdul Rohid Pemerintah Diminta Prioritaskan Keamanan WNI di Lebanon