Pansus Angket DPR Minta KPK Taat Hukum

Rabu, 23/08/2017 17:33 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menghadiri panggilan Pansus Hak Angket DPR. Hal itu sebagai bentuk komitmen KPK taat dan tertib pada hukum.

Anggota KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">Pansus Angket KPK, Risa Mariska mengatakan, sikap KPK yang menolak memenuhi undangan Pansus Angket DPR tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Pansus. Mengingat, Pansus Angket DPR berfungsi sebagai check and balances.

"Maka KPK sebaiknya hadir dalam setiap pemanggilan atau undangan Pansus, dengan hadirnya KPK dalam Pansus maka hal tersebut akan memperlihatkan sikap dan komitmen KPK yang taat dan tertib pada hukum," kata Risa, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/8).

Hal itu menangapi sikap KPK yang menolak untuk menghadiri panggilan Pansus Angket DPR. Dimana, KPK menyatakan hanya hadir saat panggilan Komisi III DPR sebagai mitra kerja.

Sebab, kata Risa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil hak angket dalam UU MD3 juga sudah dijelaskan bahwa Hak Angket adalah Hak DPR yang diatur dalam konstitusi.

"Selain itu KPK sebagai salah satu lembaga eksekutif non kementerian dapat di evaluasi agar KPK memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam tubuh KPK, dengan demikian tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak hadir dalam undangan Pansus Angket," tegasnya.

TERKINI

Prabowo Ingatkan Dapur MBG Tak Boleh jadi Sarana Memperkaya Oknum Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK DPR RI Siap Bahas Revisi UU Pemilu Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna