Senin, 07/08/2017 07:46 WIB
Manila - Menteri Luar Negeri China mengatakan sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara adalah tanggapan tepat, namun dialog lebih penting untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sensitif yang sekarang berada pada titik kritis.
Wang Yi dan Menlu Korea Utara, Ri Yong Ho dalam pertemuan regional di Manila, mengatakan telah menasihatinya untuk menilai resolusi PBB dengan tenang dan tidak melakukan uji coba nuklir yang memicu ketegangan.
Dewan Keamanan pada Sabtu (4/8) dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru yang mampu memangkas pendapatan ekspor tahunan Korea Utara sebesar USD3 miliar atau Rp39 miliar sampai sepertiga terhadap Pyongyang atas uji coba rudal balistik antar benua keduanya pada Juli.
Wang mengatakan, tindakan diplomatik dan damai justru sekarang diperlukan untuk menghindari ketegangan dan eskalasi krisis.
Khawatir Sanksi AS, Bank Besar China Batasi Pembayaran Transaksi Perusahaan ke Rusia
Pekan Ini China Bakal Luncurkan Misi Bulan Selama 53 Hari
Tingkatkan Produksi Artileri, Kim Jong Un Periksa Uji Coba Peluncuran Roket Korea Utara
“Kami meminta semua pihak untuk mengambil sikap bertanggung jawab saat membuat keputusan dan mengambil tindakanKami tidak bisa melakukan satu dan mengabaikan yang lain. Sanksi diperlukan tapi sanksi bukanlah tujuan akhir,” kata Wang kepada wartawan, dikutip dari Reuters pada Minggu (5/8)
Korea Utara mendapat sanksi UN sejak 2006. Sanksi baru tersebut merupakan respons terhadap lima uji coba nuklir dan empat rudal jarak jauh diluncurkan. Amerika Serikat, telah lama menyatakan, China belum berbuat banyak untuk mengendalikan Korea Utara, melakukan negosiasi dengan China selama satu bulan mengenai resolusi baru tersebut sebelum memasukkannya ke Dewan Keamanan.
Aturan tersebut melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timbal hitam, bijih besi, makanan laut Korea Utara dan melarang negara-negara untuk mempekerjakan pekerja Korea Utara tambahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara.
Kebuntuan ini diperkirakan akan mendominasi Forum Regional ASEAN (ARF) pada Senin, yang mengumpulkan 27 menteri luar negeri, termasuk mantan peserta perundingan enam pihak yang terhenti - Rusia, Jepang, Amerika Serikat, China dan Korea Utara dan Selatan.
Keyword : China Korea Utara Amerika Serikat ICBM