Reforma Agraria Mandeg, Menteri ATR Perlu dicopot

Jum'at, 21/07/2017 09:48 WIB

Jakarta - Program Reforma Agraria menjadi agenda strategis pemerintahan Jokowi yang menjadi harapan bagi petani miskin dan buruh tani. Sayangnya program reforma agraria mandeg.

Menurut Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), Kementerian ATR yg diberi mandat untuk mengimplementasikan lebih banyak menggalakkan sertifikasi yang kemudian disebut sebagai program reforma agraria.

"Yang dikerjakan Menteri ATR selama ini hanyalah sertifikasi lahan,bukan reforma agraria karena tidak kegiatan redistribusi tanah" Tegas Idham.

Pelambatan program reforma agraria ini berdampak pada ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah semakin tajam dan berujung pada eskalasi konflik agraria yang meninggi.

"Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK konflik agraria terus terjadi di beberapa wilayah dan indeks gini penguasaan lahan makin tinggi". Jelasnya.

Idham meminta Presiden Jokowi segera melakukan mengevaluasi dan mengganti Menteri ATR. Kegagalan Menteri ATR menjalankan Reforma Agraria berdampak pada kekecewaan petani terhadap kinerja pemerintah. "Padahal serikat tani pada pemilu 2014 telah memberikan  dukungan penuh terhadap Jokowi, yang karena program reforma agraria jalan ditempat mulai kecewa". Kata Idham.

Lebih jauh Idham menekankan bahwa Presiden Jokowi punya waktu 2 tahun tersisa untuk mempercepat realisasi reforma agraria. Selain untuk mengurangi konflik agraria serta ketimpangan struktur agraria, percepatan Reforma Agraria juga berdampak positif bagi Presiden Jokowi

TERKINI

Yordania Kutuk Serangan Iran ke Bahrain dan Kuwait Presiden Lebanon Kecam Serangan Iran ke Kuwait dan Bahrain Satu Orang Dilaporkan Tewas dalam Serangan Rudal Iran ke Kuwait KPK Buru Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim