Pansus Angket KPK Kaget Dengar Statement Kapolri

Selasa, 20/06/2017 13:26 WIB

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak permintaan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Miryam S Haryani selaku tersangka di KPK.

Anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya terkejut mendengar pernyataan Kapolri yang menyebut pemanggilan paksa tersebut tidak ada cantelannya di dalam KUHP.

"Jujur saya agak surprise mendengar statement Kapolri Jend Pol Tito Karnavian yang menilai bahwa UU MD3 khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya," kata Bamsoet, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/6).

Ia menjelaskan, rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Sutarman. Dimana, dengan rumusan tersebut menurut Kapolri sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR.

"Tidak perlu diatur lebih detail. Itu dikemukakan Polri untuk menjawab permintaan anggota pansus RUU MD3 dari Demokrat Benny K Harman agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UU MD3," terangnya.

Maka, lanjut Bamsoet, lahirlah UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas soal tatacara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu di dalam pasal 204 dan 205.

"Dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 No.17 tahun 2014 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR," jelasnya.

TERKINI

ASDP Sterilisasi Enam Pelabuhan Penyeberangan Ternyata Bukan Menyendiri, Kesepian yang Paling Merusak Kesehatan Mental Iwakum Kecam Hotman Paris Rendahkan Martabat Wartawan Jelang HAN 2026, Menteri PPPA Ajak Kolaborasi Penuhi Hak Anak