Selasa, 08/07/2025 19:16 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Penugasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua merupakan keputusan yang baik.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).
Politikus PDIP ini menegaskan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu lebih baik menjalankan tugas Kepala Negara untuk berkantor di Papua, ketimbang hanya bagi-bagi skincare kepada masyarakat.
Komisi IX DPR Minta Baleg Tak Ambil Alih RUU Ketenagakerjaan
May Day 2026, DPR Soroti Pentingnya Implementasi UU PPRT
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Turunkan Potongan Tarif Ojol
Gibran sendiri kerap membagi-bagikan skincare kepada warga. Padahal, masih banyak tugas negara yang lebih urgent.
“Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata Deddy.
Soal adanya anggapan bahwa penugasan berkantor di Papua adalah upaya Presiden Prabowo membuang Gibran, Deddy enggan beranggapan negatif.
“Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua.
Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.
Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.
"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.