Senin, 23/06/2025 19:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran dan Amerika Serikat (AS).
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas, salah satu yang perlu diperhatikan adalah melonjaknya harga minyak hingga USD 80 per barel usai AS membantu Israel menyerang Iran.
“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM," kata Bertu, dalam keterangan persnya, Senin (23/6).
Legislator PDIP Minta Dosen Terkait Kasus Daycare Yogyakarta Dinonaktifkan
Uji Materi Ditolak MK, Reformasi ASN Didorong Lebih Terarah dan Terukur
Kemenkeu Perpanjang Pelaporan SPT Tahunan Badan Hingga 31 Mei
"Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun. Namun jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.
“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” ungkapnya.
Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat. Sehingga Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak konflik.
Kemudian, situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, dan masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap AS dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia. Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran.
“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor guna melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan untuk mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.
"Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikuatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya dikala berada disituasi seperti ini,” tandasnya.
Keyword : Warta DPR Komisi XI Bertu Merlas AS Iran harga minyak Israel