Tak Mau Ada Demokrasi, Bubarkan Saja DPR

Selasa, 13/06/2017 16:16 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mengabaikan sistem demokrasi dan konstitusi yang berlaku di tanah air. Hal itu terkait sikap KPK yang meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi atas Pansus Hak Angket KPK.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Hak Angket KPK sebagai bentuk pengawasan DPR yang diberikan oleh konstitusi. "Kalau ngga mau ada demokrasi, bubarkan saja DPR," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).

Oleh sebab itu, kata Fadli, di negara demokrasi, fungsi DPR merupakan melakukan pengawasan terhadap tugas eksekutif dan yudikatif.

"Kalau sebuah institusi atau lembaga diperiksa oleh DPR, di seluruh dunia itu biasa, ini yang namanya demokrasi," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi menolak hak angket KPK. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menyatakan sikap terkait pembentukan Pansus tersebut.

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus, Sabtu (10/6).

TERKINI

Hizbullah: Gencatan Senjata Tidak Bisa Sepihak, Janji Balas Serangan Israel Ilmuwan Temukan 600.000 Protein Mikroba Pemakan Plastik di Seluruh Bumi Apa Itu Super El Nino? Ini Prediksi Terbaru dan Dampaknya ke Dunia Negosiator Iran Sebut Pembicaraan dengan AS Tunjukkan Kemajuan