Jum'at, 09/05/2025 16:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperhatikan kesehatan jemaah haji khusus, mulai dari kesiapan rumah sakit rujukan hingga penyediaan asuransi yang bukan sekadar formalitas.
Hal ini disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan, dalam konferensi pers operasional haji hari ke-9 di Jakarta, pada Jumat (9/5). Dia menjabarkan bahwa bahwa yang tergolong jemaah haji khusus di antaranya lansia dan mereka yang memerlukan perhatian khusus.
"Kami masih menemukan kasus jemaah bingung saat jatuh sakit karena tidak ada rujukan jelas, tidak ada dokter pendamping, dan asuransi belum bisa langsung digunakan," kata Nugraha.
Setiap PIHK, lanjut Nugraha, wajib memiliki skenario penanganan darurat yang konkret dan dapat diakses setiap saat. Ini termasuk kejelasan rumah sakit rujukan, keberadaan dokter yang selalu siaga, dan sistem komunikasi darurat yang aktif.
KPK Panggil 5 Bos Travel Terkait Korupsi Kuota Haji
Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Panggil 5 Bos Biro Travel
Penerima Manfaat Masjid Ramah Pemudik Naik 122 Persen Dibanding 2025
Dalam upaya memperkuat perlindungan, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus kini sedang merumuskan standar minimal asuransi yang wajib dimiliki setiap PIHK.
"Asuransi bukan sekadar lampiran dokumen. Ini harus menjadi instrumen perlindungan nyata bagi jemaah selama berada di Tanah Suci," ujar dia.
Kementerian Agama juga melakukan Orientasi Perdana Petugas Haji Khusus, yang diikuti oleh petugas dari 156 pemegang bendera PIHK. Kegiatan ini bertujuan membekali petugas dengan keterampilan teknis, kesiapsiagaan darurat, serta kemampuan koordinasi lintas lembaga.
Kegiatan orientasi ini menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia. Nugraha menekankan bahwa semua petugas, walau berasal dari instansi berbeda, harus bekerja sebagai satu tim demi pelayanan terbaik kepada jemaah.