Rabu, 16/04/2025 12:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mengakhiri konflik kemanusiaan di Papua, demi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga setempat.
Desakan ini muncul menyusul serangkaian aksi kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), termasuk serangan terbaru di Yahukimo yang menewaskan 12 pendulang emas.
"Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka," tegas Andreas dalam keterangannya, Rabu (16/4).
Andreas menekankan bahwa tragedi di Yahukimo harus menjadi "alarm bagi pemerintah" untuk segera hadir melindungi HAM di Papua, terutama setelah KKB juga menembak mati 6 guru dan tenaga kesehatan.
DPR: Lonjakan Dolar Bisa Picu Krisis Biaya Produksi Pangan
DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Pengawasan Keuangan hingga Kripto
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengecam kekerasan yang merenggut nyawa masyarakat sipil sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui dalam konstitusi dan undang-undang Indonesia.
Menurutnya, korban adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah. Oleh karena itu, ia meminta aparat keamanan dan pemerintah untuk segera mengakhiri kekerasan di Papua.
"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," demikian Andreas Hugo Pareira.
Keyword : Warta DPR Komisi XIII Andreas Hugo Pareira HAM Papua KKB