Selasa, 18/03/2025 15:49 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI terus meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kali ini, giliran sejumlah koalisi masyarakat sipil yang diminta pendapatnya.
Hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Komisi I DPR RI. Sementara sejumlah tokoh Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir, di antaranya Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Natalia Subagyo dari Transparency International, aktivis Halida Hatta, hingga tokoh dalam Aksi Kamisan Sumarsih.
Menurut Dasco, dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan ke Koalisi Masyarakat Sipil tentang perubahan yang terjadi dalam UU TNI. Tak lupa juga jajaran dewan meminta pendapat dari para undangan yang hadir.
"Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).
Penangkapan The Doctor Bukti Keseriusan Polri Berantas Narkoba
Pasokan BBM Aman, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Panik
Antrean SPBU Disorot, Pimpinan DPR: Jangan Panik, Harga BBM Tidak Berubah
Audiensi tersebut berlangsung sekitar dua jam. Dasco bilang, semua berjalan hangat dan lancar. Karenanya dia yakin ada kesepahaman antara DPR dan koalisi masyarakat sipil itu sehingga akan ada titik temu.
"Dan kami akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU," kata dia.
Usman Hamid mengatakan, pertemuan itu sudah lama dinantikan oleh pihaknya. Rancangan Undang-Undang tersebut harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.
"Kami mempersoalkan apabila ada TNI aktif yang duduk di luar urusan pertahanan, misalnya di urusan penanganan narkotika atau pertahanan siber, tapi tanpa ada keterangan pertahanan siber, demikian pula dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan," tandasnya.