Rabu, 30/09/2026 09:25 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang”, tetapi menegaskan Doha akan tetap melanjutkan upaya diplomasi untuk meredakan konflik di Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Sheikh Mohammed dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa (29/9). Ketika ditanya apakah dirinya menganggap Netanyahu sebagai penjahat perang, Sheikh Mohammed menjawab tegas bahwa tindakan yang dilakukan di Gaza merupakan kejahatan perang dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut merupakan penjahat perang.
Ia menyoroti serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza, termasuk rumah sakit dan sekolah. Menurut Sheikh Mohammed, berbagai alasan yang diberikan untuk tindakan tersebut tidak dapat membenarkannya.
Sheikh Mohammed juga menilai Netanyahu menggunakan serangan politik terhadap Qatar untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan pemerintah Israel dan dampaknya di wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan tersebut merupakan tuduhan dari pemerintah Qatar terhadap pemerintah Israel.
Qatar Bantah Klaim Netanyahu di PBB soal Kampanye Opini Publik Anti-Israel
Kunjungan Netanyahu ke New York Sinyal Keretakan AS-Israel
Netanyahu Ancam Kirim Serangan Lebih Kejam ke Musuh Israel
Di tengah ketegangan tersebut, Sheikh Mohammed menegaskan Qatar tidak akan menghentikan perannya sebagai mediator. Menurut dia, diplomasi tetap menjadi jalur yang perlu ditempuh untuk mencari penyelesaian konflik, termasuk melalui komunikasi di balik layar antara pihak-pihak yang bertikai.
“Kami berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat terbaik kepada pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi, serta kepada pihak Iran,” kata Sheikh Mohammed.
Qatar memang menjadi salah satu mediator penting dalam komunikasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Pada akhir September, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu mediator Qatar di New York untuk membahas gagasan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Pesan-pesan tersebut kemudian diteruskan kepada Amerika Serikat.
Peran tersebut menjadi semakin penting setelah Iran mengajukan rencana untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari dan melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklirnya. Proposal tersebut disampaikan melalui mediator, termasuk Qatar.
Sheikh Mohammed mengatakan terdapat tiga persoalan utama yang perlu ditangani untuk membuka jalan menuju deeskalasi konflik.
Pertama, persoalan program nuklir Iran dan sanksi yang dijatuhkan terhadap Teheran. Kedua, kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur strategis yang sangat penting bagi perdagangan energi dunia. Ketiga, pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC).
Menurut Sheikh Mohammed, kerangka keamanan regional seharusnya dibangun melalui dialog, prinsip tidak mencampuri urusan internal negara lain, non-agresi, serta peningkatan kerja sama ekonomi.
Qatar sebelumnya juga menyerukan agar Selat Hormuz dibuka tanpa syarat dan memperingatkan bahwa situasi “tidak perang, tidak damai” di kawasan tidak dapat terus dipertahankan. Doha menilai penyelesaian melalui diplomasi diperlukan untuk mencegah konflik semakin meluas.
Dalam wawancara tersebut, Sheikh Mohammed kembali mengecam serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Serangan tersebut menargetkan pejabat Hamas ketika Qatar sedang menjalankan peran mediasi.
Serangan itu, menurut keterangan yang disampaikan Sheikh Mohammed, menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar.
“Kami diserang Israel ketika sedang melakukan mediasi,” ujarnya, seraya menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan terhadap negara yang sedang menjalankan fungsi mediator.
Sheikh Mohammed juga mengatakan Netanyahu telah “melewati batas” melalui tindakan tersebut.
Meski hubungan Qatar-Israel memburuk akibat konflik dan serangan terhadap Doha, pemerintah Qatar menyatakan tetap berupaya menjaga jalur komunikasi dengan berbagai pihak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari pada Selasa juga mengatakan Doha masih menjalankan upaya mediasi dan menyampaikan pesan antara Amerika Serikat dan Iran. Qatar, menurutnya, tetap mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi militer lebih lanjut dan berupaya mencari penyelesaian secara damai.
Upaya tersebut berlangsung ketika Washington dan Teheran masih berbeda mengenai sejumlah persoalan utama, termasuk program nuklir Iran, sanksi ekonomi, keamanan regional dan status Selat Hormuz. Reuters melaporkan pada 29 September bahwa Qatar secara aktif melakukan diplomasi antara kedua pihak untuk mendorong deeskalasi dan mencari jalan menuju kesepakatan.
Bagi Qatar, pembukaan kembali jalur diplomasi tidak hanya berkaitan dengan penghentian konflik, tetapi juga keamanan kawasan dan kelancaran navigasi di Selat Hormuz.
Jalur tersebut menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik karena perannya terhadap arus energi dan perdagangan global. (*)
Sumber: Anadolu