Kamis, 24/09/2026 14:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah agar rencana pendidikan dasar dan menengah gratis tidak berhenti pada persoalan pembebasan biaya sekolah. Kesiapan sekolah, distribusi guru, ruang kelas hingga kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga harus menjadi perhatian.
Menurut dia, pemerintah tengah menghitung skema pembiayaan pendidikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus disiapkan secara komprehensif, termasuk memastikan keberadaan sekolah swasta yang selama ini turut membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan.
Rieke Minta Laporan Kekerasan Seksual Ditangani Cepat dan Transparan
DPARI: RUU Perampasan Aset Harus Minim Celah Hukum
Anas Sebut UU Reforma Agraria Jamin Keadilan Sosial bagi Rakyat
“Kalau kita bicara tentang swasta, harus ada penghitungannya. Apakah mereka tidak menerima bantuan BOS, atau ada sebagian yang dibantu BOS dan lain sebagainya,” ujar Ledia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Pendidikan Gratis sebagai Upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Nasional, Kamis (24/9).
Dia menilai sekolah swasta tidak semestinya terabaikan dalam skema pendidikan gratis. Bahkan, pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan sekolah swasta yang telah tersedia dibandingkan harus selalu membangun sekolah negeri baru.
“Kalau semuanya gratis maka harus ada kerja sama dengan swasta. Artinya, tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru, tetapi bekerja sama dengan swasta yang sudah ada sehingga mereka tetap bisa bergerak dan tetap hidup,” katanya.
Politikus PKS itu juga mengingatkan bahwa akses pendidikan tidak otomatis meningkat hanya karena biaya sekolah dihapus.
Menurutnya, pemerintah masih menghadapi persoalan infrastruktur pendidikan, termasuk ruang kelas yang rusak dan keterbatasan kapasitas sekolah. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran secara bergantian.
“Ruang kelas rusak itu tidak akan menyebabkan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Mereka jadi harus bergeser-geseran atau harus shift belajar,” ujarnya.
Persoalan lain yang perlu dibenahi adalah distribusi dan kualitas guru. Ledia meminta pemerintah memperhatikan karakteristik sekolah di wilayah terpencil, termasuk dalam menentukan persyaratan jam mengajar untuk kebutuhan sertifikasi guru.
“Kalau sekolahnya berada di remote area, gurunya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 karena cuma dua gurunya. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan,” tutur Ledia.
Ia menilai sistem pendidikan tidak bisa sepenuhnya menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.
Khusus daerah 3T, menurut Ledia, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Hal ini penting, termasuk ketika menerapkan kebijakan terkait jumlah peserta didik dan keberlangsungan sekolah.
Ia mencontohkan adanya ketentuan mengenai sekolah yang memiliki kurang dari 60 siswa selama tiga tahun berturut-turut yang berpotensi digabung atau ditutup.
“Untuk daerah-daerah 3T harus kita lihat kondisi sosiologis dan geografisnya. Apakah diberlakukan aturan yang sama atau tidak,” katanya.
Ledia juga menyoroti besarnya anggaran fungsi pendidikan yang diproyeksikan sekitar Rp800 triliun pada 2027. Menurutnya, anggaran tersebut harus diarahkan melalui perencanaan dan realokasi yang tepat agar benar-benar berdampak terhadap akses sekaligus kualitas pendidikan.
Ia mendorong pembenahan dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian lebih dahulu kepada wilayah 3T sebelum diperluas ke daerah lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah masing-masing.
Ledia mengingatkan, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus memperkuat intervensinya sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga pembangunan pendidikan tidak terlalu bergantung pada transfer anggaran dari pusat.