Rabu, 23/09/2026 15:20 WIB
Casablanca, Jurnas.com - Rakyat Maroko menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota parlemen baru pada Rabu (23/9). Pemilihan umum ini berlangsung di tengah tingginya rasa frustrasi generasi muda, tingginya angka pengangguran, serta tuntutan perbaikan kualitas sekolah, rumah sakit, dan hunian warga.
Tempat Pemungutan Suara di seluruh penjuru kerajaan Afrika Utara tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 19.00 waktu setempat, untuk melayani sekitar 16 juta pemilih terdaftar yang akan memperebutkan 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Hasil pemilu yang dijadwalkan keluar pada Kamis besok akan menentukan perdana menteri berikutnya beserta jajaran kabinet pemerintahan, yang akan bertugas mendampingi pihak monarki.
Konstitusi Maroko mewajibkan raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai pemenang kursi terbanyak. Sebanyak 7.288 kandidat dari 27 partai politik bersaing dalam pemilu ini, yang merupakan pemilu pertama sejak gelombang protes pemuda setahun lalu dan insiden migrasi massal menuju wilayah Spanyol di Ceuta.
Pemerintahan baru nantinya akan mengawasi investasi bernilai miliaran dolar seiring persiapan Maroko menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030, dikutip dari Arab News.
Hal tersebut membuat beberapa pihak menjuluki kabinet mendatang sebagai pemerintahan Piala Dunia. Di saat bersamaan, kepemimpinan baru ini dituntut menyelesaikan masalah lapangan kerja, upah, dan biaya hidup.
Skeptisisme politik yang tinggi membuat sejumlah pihak, seperti partai sayap kiri The Democratic Path dan organisasi Islam Al-Adl Wal Ihsane, menyerukan boikot pemilu karena dinilai kurang memenuhi standar demokrasi.
Jumlah pemilih terdaftar mengalami penurunan sebesar 9,7 persen dibandingkan pemilu 2021. Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih akan berada di angka yang rendah, mengingat warga Maroko di luar negeri tidak memfasilitasi pemungutan suara melalui pos atau konsulat, melainkan harus pulang langsung atau memberikan kuasa delegasi.