Senin, 21/09/2026 18:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat perhatian Komisi X DPR RI. Pemerintah diminta menyiapkan skema yang juga menjamin keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kebijakan pendidikan tinggi tanpa biaya harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan ketimpangan antara PTN dan PTS.
Ekonomi Iran Menyusut 10 Persen Imbas Perang Timur Tengah
Menhut-Dubes Norwegia ke Way Kambas, Soroti Karhutla hingga Rantai Gajah
40 Tahun SAR Unhas, Umar Arsal Dorong Sinergi Hadapi Bencana
“Kami menyambut dengan baik. Komisi X meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk segera membuat formula, kemudian kita diskusikan,” kata Lalu di Jakarta, Senin (21/9).
Menurutnya, persoalan yang perlu diantisipasi bukan hanya terkait pembebasan biaya kuliah di PTN, tetapi juga dampaknya terhadap keberlangsungan PTS. Pasalnya, perubahan biaya pendidikan di PTN berpotensi memengaruhi pilihan calon mahasiswa.
Lalu mengusulkan salah satu opsi yang dapat dikaji pemerintah adalah mengalihkan peruntukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari PTN ke PTS apabila biaya pendidikan di PTN benar-benar digratiskan.
“Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Jadi harus ada skema,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kebutuhan operasional PTS. Menurut Lalu, keberadaan PTS tetap memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
“Jangan hanya jumlah mahasiswa yang diperhatikan, tetapi biaya operasional PTS juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), terdapat 128 PTN di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pendidikan negeri tanpa biaya, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas realisasi kebijakan tersebut. Ia juga menyebut pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Keyword : Warta DPR Komisi X Lalu Hadrian Irfani kuliah gratis PTN PTS mahasiswa