Selasa, 15/09/2026 14:10 WIB
Moskow, Jurnas.com - Rusia dijadwalkan menggelar pemilihan umum parlemen pada 18 hingga 20 September 2026 mendatang. Pemilu yang dikontrol ketat ini menjadi pemungutan suara nasional pertama sejak dimulainya invasi ke Ukraina pada Februari 2022, sekaligus dianggap sebagai barometer dukungan publik di tengah perang yang memasuki tahun kelima.
Dikutip dari AFP pada Selasa (15/9), pemungutan suara tersebut juga bakal diselenggarakan di sejumlah wilayah Ukraina yang menduduki kontrol militer Rusia.
Di tengah pembatasan serta sensor ketat atas kritik terhadap perang, tidak ada partai oposisi sejati yang terdaftar dalam surat suara. Partai berkuasa United Russia yang mendukung Presiden Vladimir Putin dipastikan mengamankan mayoritas kursi di parlemen State Duma.
"Pemilu ini penting untuk menunjukkan loyalitas warga negara serta membuktikan kepada jajaran elit bahwa Putin masih didukung dan dipercaya oleh rakyat biasa," ujar pengamat politik Rusia di pengasingan, Nikolai Petrov.
Halau Serangan Rusia, Jerman Kirim Rudal Patriot ke Ukraina
Norwegia Alokasikan Bantuan Rp153 Triliun untuk Ukraina Tahun Depan
Zelensky Ungkap Rencana Rusia Rekrut 300 Ribu Prajurit Baru
Dari total 450 kursi State Duma yang diperebutkan, separuhnya ditentukan melalui pemungutan suara blok partai secara nasional, sementara separuh sisanya dialokasikan untuk distrik calon tunggal.
Seluruh partai yang diizinkan bertarung merupakan pendukung Putin dan kebijakan perang, yakni United Russia, Partai Komunis, A Just Russia, LDPR, dan New People. Sementara itu, satu-satunya partai anti-perang yang masih aktif di dalam negeri, Yabloko, resmi dilarang ikut serta.
Pemilu ini juga berlangsung di tengah kecemasan publik atas keterpurukan ekonomi dan serangan balasan Ukraina yang kian intensif. Muncul rumor di tengah masyarakat bahwa Kremlin berpotensi meluncurkan gelombang mobilisasi tentara baru secara masif setelah pemilu berakhir.
Kendati demikian, Moskow membantah rencana mobilisasi tambahan tersebut. Hasil pemilu ini diproyeksikan bakal dimanfaatkan Putin sebagai konfirmasi legitimasi kepemimpinannya serta kelanjutan kebijakan militer Rusia di Ukraina.