Jum'at, 28/08/2026 15:49 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memastikan penanganan kesehatan korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak berhenti pada masa tanggap darurat.
Pemulihan kesehatan masyarakat terdampak harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penanganan kesehatan mental dan pemantauan penyakit di lokasi pengungsian.
Hal tersebut disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT serta perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Anggota DPR Minta Dokumen Warga Korban Bencana Segera Dipulihkan
Karhutla Meluas, Legislator PKS Minta Warga Tak Sembarangan Bakar Hutan
Komisi III DPR Minta Polisi Gerak Cepat Usut Kasus Dolar Palsu Singapura
Charles yang turut mengikuti kunjungan kerja ke Flores mengatakan dampak psikologis akibat bencana dapat berlangsung dalam jangka panjang, terutama bagi anak-anak yang kehilangan anggota keluarga.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema penanganan kesehatan mental yang berkelanjutan, tidak hanya selama masa tanggap darurat.
“Tentu saja kalau kita bicara trauma, dampak trauma itu tidak hanya saat itu saja, apalagi terhadap anak-anak. Dampaknya bisa sampai jangka panjang, pembentukan karakternya bisa terdampak, dan lain sebagainya,” ujar Charles.
Ia mencontohkan kondisi sebuah keluarga yang ditemuinya saat kunjungan ke Flores. Kedua orang tua dalam keluarga tersebut meninggal dunia akibat tertimpa bangunan, sementara delapan anak harus menghadapi kehilangan orang tua di tengah situasi bencana.
Menurut Charles, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan dukungan psikologis bagi para penyintas, terutama anak-anak. Pemerintah juga perlu memiliki perencanaan jangka menengah dan panjang serta memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan relawan dalam penanganan kesehatan mental korban bencana.
“Sehingga saya berharap penanganan kesehatan mental bagi korban gempa atau bencana ini tidak hanya pada masa waktu 16 Agustus sampai 6 September saja. Perencanaannya ke depan seperti apa? Jangka menengahnya, jangka panjangnya, tanggung jawab dengan Pemerintah Daerahnya seperti apa?” katanya.
Selain kesehatan mental, Charles menyoroti pentingnya penguatan surveillance atau pemantauan kondisi kesehatan di lokasi pengungsian. Ia menyebut sekitar 180 ribu warga berada di pengungsian sehingga pemerintah perlu memastikan kondisi kesehatan mereka terpantau secara berkala.
Pemantauan tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk mendeteksi penyakit yang mulai banyak muncul di pengungsian, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan penyakit kulit. Langkah itu sekaligus untuk memastikan ketersediaan obat dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Charles juga meminta pemerintah memastikan seluruh lokasi pengungsian dapat terjangkau layanan kesehatan. Menurutnya, tidak seluruh pengungsi berada di lokasi terpusat. Sebagian warga memilih mendirikan pengungsian kecil di sekitar tempat tinggal karena masih adanya gempa susulan.
“Banyak sekali pengungsian-pengungsian kecil yang mungkin tidak mendapatkan bantuan atau bahkan tidak terdata. Jadi bagaimana sekarang teman-teman tenaga kesehatan di sana atau fasilitas pelayanan kesehatan di sana bisa menjangkau dan mendata pengungsian-pengungsian ini?” ungkap Charles.
Lebih lanjut, Charles menekankan pentingnya memastikan pasien dengan penyakit kronis tetap memperoleh pengobatan selama berada di pengungsian. Kondisi bencana, tegasnya, tidak boleh menyebabkan pasien tuberkulosis (TB) maupun orang dengan HIV kehilangan akses terhadap obat yang harus dikonsumsi secara rutin.
“Penyakit-penyakit ini tidak boleh putus obat, Pak. Kita harus pastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban bencana, jika mereka merupakan penderita penyakit kronis, obat-obatnya tidak boleh terhenti,” tegasnya.
Charles menilai kesinambungan pengobatan penting karena terhentinya konsumsi obat bagi pasien penyakit kronis dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius.
Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan sistem layanan kesehatan di wilayah terdampak mampu menjangkau seluruh pengungsi, mendeteksi potensi penyakit, serta menjamin keberlanjutan pengobatan bagi pasien dengan penyakit kronis.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan kesehatan mental dan kondisi kesehatan masyarakat terdampak tetap terjaga secara menyeluruh.