Senin, 24/08/2026 17:37 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kasus pemblokiran sepihak rekening nasabah aktivis Pati oleh Bank Mandiri menuai kontroversi di media sosial. Tak sedikit warganet yang kesal lantas mengutarakan keinginannya untuk menutup rekening bank himbara tersebut, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan.
Untuk menutup rekening Bank Mandiri, terdapat sejumlah prosedur dan mekanisme yang mesti dipenuhi. Artinya, penghapusan akun di aplikasi Livin` by Mandiri, tidak secara otomatis menutup rekening Bank Mandiri.
Dilansir dari akun resmi Bank Mandiri di platform X, penutupan rekening dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri pembuka rekening dengan membawa sejumlah persyaratan.
Adapun syarat-syarat tersebut meliputi e-KTP, buku tabungan (kecuali tabungan NOW), dan kartu Mandiri debit, serta dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp10.000 untuk Mandiri Tabungan NOW, dan Rp50.000 untuk tabungan umum.
Bank Mandiri Terancam Pidana dan Perdata dalam Kasus Pemblokiran Rekening
Saham Bank Mandiri Anjlok, Pemilik Asing Ketar Ketir
5 Kasus Bank Mandiri yang Pernah Heboh pada Masanya
"Apabila kantor cabang pembuka tidak terjangkau maka dapat mendatangi kantor cabang terdekat lainnya. Proses penutupan rekening dapat dibantu dengan kantor cabang terdekat yang akan melakukan konfirmasi internal ke kantor cabang pembuka terlebih dahulu," demikian bunyi akun @bankmandiri tersebut.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melontarkan kritik pedas terkait pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh Bank Mandiri, yang mengakibatkan uang donasi sebesar Rp80,9 juta milik aktivis Pati tertahan.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo menilai bank tidak boleh melakukan pemblokiran rekening tanpa disertai transparansi dan kepastian bagi konsumen.
"Pemblokiran sepihak tanpa kejelasan dapat menggerus hak konsumen yang dijamin oleh UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen," kata Rio dalam keterangan tertulis pada Senin (24/8).
Oleh karena itu, YLKI mendesak Bank Mandiri menjelaskan dasar dan alasan pemblokiran. Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab rekening diblokir, sepanjang informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan atau proses hukum yang berlaku.