Minggu, 23/08/2026 13:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Iran dinilai mampu mempertahankan ketahanan ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga sistem pemerintahannya di tengah tekanan internasional dan konflik geopolitik.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia menuju sistem multipolar.
Pengamat Timur Tengah, Prof. Dr. Kholid Al Walid mengatakan, ketahanan Iran terlihat dari kondisi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas ekonomi meski negara tersebut menghadapi tekanan ekonomi global.
“Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin ekonomi Iran bisa berkembang sedangkan perputaran ekonomi dunia tergantung dengan dollar. Tapi beberapa waktu lalu saya ke sana, masyarakatnya baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa,” ujar Kholid Diskusi buku Republik Islam Iran: Negara Filosof, Kekuatan Baru di Dunia Multipolar karyanya sendiri, di Jakarta, pada Jumat (21/8/2026).
Bom Hantam Bus Pasukan Keamanan Suriah di Damaskus
Terdampak Konflik Regional, Ekonomi Lebanon Diproyeksi Anjlok 6,4 Persen
Trump Tuding Iran Belum Siap Rundingkan Kesepakatan Perdamaian
Menurut Kholid, kemampuan Iran bertahan tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi. Negara tersebut juga dinilai mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi meski berada dalam tekanan internasional.
Salah satunya ditunjukkan melalui pengembangan rumah sakit kanker yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di kawasan.
Kholid menilai kemajuan ilmu pengetahuan justru menjadi salah satu indikator penting dari kekuatan sebuah negara.
Menurutnya, keberhasilan Iran tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan militernya dalam menghadapi konflik.
“Ilmu adalah kekuatan,” kata Kholid.
Ia menambahkan, pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan bentuk kemenangan yang tidak kalah penting dibandingkan kemenangan di medan perang.
“Bukan kemenangan dalam medan perang, tapi kemenangan dalam ilmu pengetahuan yang dicapai Iran adalah kemenangan yang hakiki,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad menilai Indonesia masih tertinggal dibandingkan Iran dalam sejumlah aspek.
“Indonesia jauh tertinggal dari Republik Islam Iran. Ketika negara bergerak ke multipolar, saya bermimpi Indonesia menjadi negara yang mewakili Asia Tenggara sebagai negara multipolar, tapi ternyata tidak, Malaysia-lah yang tampil” kata Abraham.
Abraham juga menyoroti keberanian Malaysia dalam mengambil sikap terhadap persoalan Palestina.
Menurutnya, Indonesia perlu lebih percaya diri dalam menentukan posisi politik luar negerinya di tengah perubahan geopolitik global.
Ia menilai konflik Iran dan Amerika Serikat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pertarungan kekuatan militer. Terdapat pelajaran mengenai bagaimana sebuah negara membangun kemandirian dan mempertahankan harga dirinya ketika menghadapi tekanan dari negara lain.
“Ada hikmah di balik perang Iran-Amerika ini agar kita dapat berkaca, bukannya takut,” ujarnya.
Abraham juga menekankan pentingnya nilai kejujuran dan keadilan dalam membangun kekuatan suatu negara.
“Jangan pernah melihat perang ini sebagai kekuatan persenjataan tapi ambil hikmah, tentang sebuah negara yang berhasil mengambil pride dan dignity,” katanya.
Di sisi lain, jurnalis senior Faisal Assegaf menilai posisi Iran di tengah tekanan internasional tidak terlepas dari sikap politik negara tersebut sejak Revolusi 1979.
Ia menyebut sikap anti-Zionis, dukungan terhadap Palestina, serta persaingan geopolitik dengan Arab Saudi sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi posisi Iran di kawasan.
Faisal mengatakan dukungan Iran terhadap Palestina tidak hanya berbentuk bantuan kemanusiaan. Menurutnya, dukungan tersebut juga mencakup berbagai bentuk bantuan untuk memperkuat perjuangan Palestina.
Ia menyebut dukungan tersebut antara lain berupa pelatihan, pendanaan, dan bantuan lainnya.
Faisal menilai posisi Iran berbeda dengan sejumlah negara yang mendukung Palestina tetapi pada saat yang sama masih mempertahankan hubungan dengan Israel.
Sementara itu, Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia (ABI) Husein Shahab menilai kekuatan Iran juga berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diterapkannya, terutama konsep wilayatul faqih.
Menurut Husein, sistem tersebut menempatkan wali faqih sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan Iran setelah berakhirnya masa imam maksum dan Imam Mahdi berada dalam masa kegaiban.
“Kalau mau negaranya sekuat Iran, maka wilayatul faqih adalah salah satu bentuk yang bisa menjadi alternatif, namun sumber daya manusia yang dibutuhkan harus sangat mumpuni dan kredibel,” ujar Husein.
Menurut Husein, pengalaman Iran selama puluhan tahun menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan.
Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, serta sistem pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan negara.
Perkembangan Iran tersebut, kata dia, menjadi salah satu contoh bahwa tekanan internasional tidak selalu berujung pada melemahnya sebuah negara.
Dengan penguatan kapasitas internal, sebuah negara tetap dapat mempertahankan pengaruhnya sekaligus membangun kemandirian di tengah perubahan tatanan geopolitik dunia.